May Day, Pekerja Buruh Cilegon Layangkan Petisi

Centralnews – CILEGON, Forum Solidaritas Komunikasi Serikat Pekerja/Buruh dari berbagai serikat buruh se-Kota Cilegon layangkan petisi mengenai penolakan rezim pengusaha yang selama ini dianggap telah mengabaikan hak – hak buruh.

Maksud petisi yang ditujukan kepada Walikota Cilegon tersebut meminta agar Pemerintah Daerah bersama-sama menolak adanya Revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak upah murah, serta mendukung pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

nfl jerseys cheap china . “>Senin (1/5/2017) kalangan buruh menyuarakan tuntutan mengenai adanya keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti petisi tersebut dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda).

“Kita mendukung semua apa yang diinginkan oleh semua anggota federasi buruh. Tapi kita harus berkumpul terlebih dahulu antara buruh, legislatif dan pemerintah daerah untuk membahas perdanya seperti apa,” ujar Wakil Walikota Cilegon Edi Ariadi, mewakili Walikota Cilegon yang berhalangan hadir saat itu.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Cilegon Abdul Ghoffar mengatakan, monster beats b-015 with controltalk cable upaya peningkatan kesejahteraan buruh di Kota Cilegon itu sempat diwacanakan pada 2013 silam melalui raperda tentang outsourcing.

Loading...

Dalam penjelasannya Pansus Raperda sempat terbentuk. Hanya masih dalam pembahasan internal. Abdul juga menerangkan bahwa hal tersebut akan dikonsultasikan ke Depnaker pusat.

“Aturan yang ada di dalam Raperda itu dianggap sudah masuk ke Undang Undang 13, sehingga tidak bisa diajukan terkait hal itu,” Ujarnya

moncler a new york milano “>Abdul menambahkan bahwa harapan Internal DPRD yaitu adanya revisi (Undang Undang nomor 13 tahun 2003) . “Kami berharap tuntutan buruh dan perlindungan nasib mereka bisa terakomodir. Baik dari sisi muatan lokal, mulai dari rekruitmen, upah, maupun manajemen K3,” ujarnya. (rel)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here