Hak Angket Cacat Hukum, DPR Salah Sasaran

Centralnews-NASIONAL, Hak angket yang dikeluarkan oleh DPR dinilai salah sasaran, dikarenakan dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014.

Pasal tersebut tertulis tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), disebutkan hak angket bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak angket DPR yang menyerang KPK ditegaskan oleh Feri Amsari, koalisi yang menolak angket, bahwa Hak angket cacat hukum karena sesuai yang tertera UU hanya boleh dikeluarkan terhadap pemerintah bukan KPK.

Dalam Mata Najwa: Angket Serang KPK yang disiarkan tadi malam, Rabu (03/05/2017), Feri Amsari angkat bicara, “Sesuai UU Pasal 79 ayat 3, DPR berhak mengeluarkan hak angket untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Clear, untuk Pemerintah. Dan KPK bukan Pemerintah,” jelasnya.

Feri Amsari juga menambahkan bahwa ada kecurigaan kesengajaan dari Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR untuk mendobrak hukum dengan tujuan menganggu kinerja KPK, dan hal tersebut berebenturan dengan Pasal 21 UU tindak pidana korupsi dan yang melanggarnya terancam hukuman 6 tahun penjara. Atas alasan tersebut Feri Amsari melaporkan Fahri Hamzah.

Loading...

Fahri Hamzah menanggapi bahwa ia tidak takut dengan ancaman hukuman, “saya tidak peduli dengan hukuman, saya peduli dengan kebenaran yang saya yakini,” balasnya tenang. (rel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here