Wakil Walikota Serang Sampaikan Pendapat atas Raperda Usul DPRD

Centralnews – SERANG, Terhadap Raperda usul DPRD Kota Serang yang telah disampaikan Banperda dalam rapat paripurna sebelumnya Wakil Walikota Serang di dalam pendapatnya dalam paripurna Jumat, (12/05/2017) memberikan apresiasi atas diusulkannya Raperda tentang penyelenggaraan pondok pesantren di Kota Serang.

“Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, kami menyambut baik inisiatif DPRD yang mengusulkan Raperda itu,  namun harus tetap mempertimbangkan aspek yuridis yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota. Hal itu di sampaikan oleh Wakil Walikota Serang Sulhi,  mewakili Tb. Haerul Jaman dalam pembukaan pendapatnya. nfl jerseys broncos brand

Sulhi menjelaskan bahwa dalam UU nomor 23 tahun 2014 tidak di atur mengenai kewenangan Kabupaten / Kota berkaitan bidang agama dan pendidikan agama,  namun dapat dicermati dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf F UU npmor 23 tahun 2014 yang dimaksud dengan urusan agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya.

“Jadi dalam bidang keagamaan, daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan agama sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama seperti penyelenggaraan MTQ ,”Terangnya

Dalam peraturan menteri agama nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan islam yang mengatur berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan islam di pesantren dilaksanakan oleh kementerian agama sebagai instansi vertikal, michael kors dress shirts val deurope  yang ada di dasrah Kabupaten/ Kota.

Loading...

“Sehingga dapat disimpulkan kewenangan pemerintab daerah dalam peraturan menteri agama tersebut tidak di atur, “Ujarnya

Selanjutnya kata Sulhi,  untuk mencermati penjelasan yang di sampaikan oleh Badan Pembentukan Perda yang berkaitan dengan penyelenggaraan pondok pesantren Salafi di Kota Serang tidak sesuai dengan draft raperda yang diterima Pemda,  yang lebih mengatur berkaitan penyelenggaraan pondok pesantren secada umum.

“pada prisipnya kami sepakat dengan ususlan raperda usul DPRD di maksud,  dengan pertimbangan bahwa pondok pesantren mempunyai peran yang besar dalam pembangunan manusia, monster-beats-vs-urbeats-speaker-2  dan memberikan manfaat yang benar pula dalam penanaman serta pengembangan nilai keimanan dan ketaqwaan, ” jelasnya.

“Namun,  lanjut Sulhi,  kami menyarankan agar perlu dipertimbangkan kembali substansi materi raperda berkaitan dengan pembagian irusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten / Kota, ” pungkas Sulhi.

(Sis)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here