Menunggu Sikap Presiden Terkait Pansus Angket KPK

Centralnews – Nasional, Wacana pengguliran hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus e-ktp menghangat di gedung parlemen. Sebelumnya, dalam rapat Komisi III DPR dengan KPK, tujuh dari 10 fraksi mendu­kung wacana itu.

Pro dan kontra muncul saat terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dilansir dari Detik.com, DPR secara tegas bahwa pansus angket KPK akan tetap dilanjutkan. Politikus di DPR RI berpendapat bahwa hak angket KPK bukan hal yang haram dan tak menyalahi undang-undang. Tercatat ada tujuh dari sepuluh fraksi di DPR yang kini mendukung penggunaan angket KPK.

Sementara sejumlah pengiat antikorupsi menilai pengunaan hak angket KPK oleh DPR melanggar tiga undang-undang yakni: Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Undang-undang tentang KPK dan UU tentang keterbukaan informasi.

KPK sendiri rencananya akan memanggil ahli dan pakar hukum untuk menanyakan langkah yang harus diambil apabila dipanggil oleh Pansus Angket. Oleh sebab itu, ia akan menemui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Loading...

Ketua KPK Agus Rahardjo juga berharap Presiden Jokowi mengambil sikap mengenai pansus angket KPK. Dia menyakini Presiden Jokowi mengamati proses pansus angket di DPR.

KPK pun menunggu sikap pemerintah. “Di negara kita paling tidak ada kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif. Kalau KPK kan posisinya di yudisial ya, nah sekarang legislatif sudah bersuara. Yang perlu kita tunggu yang di eksekutif (pemerintah),” ucapnya.

“Mudah-mudahan presiden mengambil sikap,” harap Agus. Namun, kata dia, Presiden Jokowi tak perlu mengintervensi Pansus angket KPK.

Pada Sabtu, 3 Juni 2017 lalu Presiden Jokowi sudah diminta komenternya terkait bergulirnya Pansus hak angket KPK di DPR RI. Dia enggan mengomentari hal tersebut dan menyerahkan seluruhnya soal Pansus ke DPR.

Meski tak mau banyak berkomentar, Jokowi tak ingin KPK diperlemah. “Namun perlu saya sampaikan, pemerintah selalu mendukung upaya untuk menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi oleh KPK,” kata Jokowi usai menghadiri Kajian Ramadan 1438 H di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6). (Detik/atp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here