Tak Miliki Anggaran, Jalinan Kerjasama Pandeglang Tak Maksimal

 

Foto : Centralnews/Rowi

Centralnews – Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Bagian Kerjasama Daerah mencatat sedikitnya telah menjalin 35 bentuk kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama itu dimulai sejak awal tahun lalu yang ditandai dengan kepakatan bersama melalui Memorandum of Understanding (MoU).

Kepala Bagian Kerjasama Daerah, Asmani Raneyanti membeberkan, bentuk kerjasama yang telah dibuatkan MoU paling banyak dibidang pemerintahan dan pelayanan publik. Karena sejauh ini lembaga yang menjalin kerjasama didominasi dari kalangan antar lembaga.

“Seperti halnya dengan Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemkab tercatat telah menandatangani MoU dengan Lebak bidang pelayanan publik antar daerah yang melibatkan 11 instansi di Lebak. Kemudian jaringan lintas perkotaan dengan Pemkot Serang,” ujar Asmani saat ditemui awak media.

Menurut Asmani, pihaknya tidak hanya menjalin kerjasama dengan lembaga antar daerah di Banten, namun juga menggandeng pemerintah di luar daerah seperti Pemkab Bandung Barat, Pemkab Sleman, dan Pemkot Solo.

Loading...

“Setelah MoU diterima, nanti akan dibuat Perjanjian Kerjasama (PKS) yang akan disesuaikan dengan kebutuhan antar lembaga. Saat ini sudah ada 21 PKS. Contohnya yang sudah berjalan itu kerjasama pelaksanaan transmigrasi di unit Pemukiman Transmigrasi UPT Puhialu Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara,” terangnya.

Tidak hanya itu, relasi kerjasama dengan Perguruan Tinggi juga banyak dibangun. Diantaranya dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Universitas Indonesia, dan Universitas Trisakti. Seluruh Perguruan Tinggi itu, bersedia mengembangkan penelitian serta menempatkan SDM nya di Pandeglang.

“Mahasiswa-mahasiswa banyak yang praktik lapangan di Pandeglang. IPDN misalnya, kita sudah bekerjasama soal penyelenggaraan Praktek Lapangan I Praga bagi Praja Muda. Jadi mahasiswanya disebar ke desa-desa,” katanya.

Namun begitu, mantan Dirut RSUD Berkah Pandeglang itu mengaku belum optimal dalam mengolkan kerjasama dengan pihak lainnya. Masih banyak sektor kerjasama yang belum terangkul. Menurutnya, hal tersebut terkendala oleh kemampuan anggaran yang terbatas. Pasalnya,

“Tahun ini kami tidak memiliki program, karena OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru. Dan ini se-Indonesia. Jadi saat merancang APBD 2017, belum dilakukan perencanaan matang. SDM kami juga terbatas. Kami hanya punya 2 ASN. Kerjaan menumpuk, sehingga tidak maksimal. Mudah-mudahan tahun depan anggarannya sudah ada dan hasil kerjasama bisa lebih maksimal,” jelasnya. (rowi/atp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here