Myanmar Tentang Misi Tim Pencarian Fakta PBB Terkait Tuduhan Kekejaman Konflik Rakhine.

Centralnews – USA, PBB kini tengah mendorong dan mendesak otoritas Pemerintahan Myanmar agar dapat mengizinkan tim dengan misi khusus pencarian fakta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki tuduhan tentang pembunuhan, perkosaan dan pelecehan seksual oleh pasukan keamanan otoritas Myanmar, terhadap minoritas muslim Rohingya di Rakhine.

Menurut laporan PBB dari bulan Februari, berdasarkan interaksi dengan beberapa pengungsi Rohingya yang selamat dalam konflik di Rakhine negara bagian Myanmar tersebut, mengatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah melakukan pembunuhan massal, pembersihan etnis, perkosaan juga pelecehan seksual kepada kelompok minoritas Rohingya yang diyakini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, pembantaian massal, pembersihan etnis atau genosida yang jelas jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia.

Pada bulan Mei, Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa itu, menunjuk Indira Jaising dari India, Radhika Coomaraswamy dari Sri Lanka dan Christopher Dominic Sidoti dari Australia sebagai tiga anggota tim PBB dengan tugas pencarian fakta yang bertujuan huna penyelidikan mengenai tuduhan tindak kejahatan yang mengarah pada otoritas Myanmar tersebut. michael kors abbey backpack access review

Namun Pemerintah sipil peraih Nobel Perdamaian itu (Otoritas Myanmar) mengatakan pada 30 Juni bahwa tiga penyidik yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB tidak diterima dan tidak diperizinkan, dengan alasan mereka mengadakan penyelidikan sendiri atas dugaan kekejaman terhadap kelompok minoritas tersebut.

Penolakan tersebut berarti “pukulan bagi korban yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh pasukan keamanan negara Myanmar,” ungkap John Fisher, direktur Human Rights Watch di Jenewa, dalam sebuah pernyataan.

Otoritas Myanmar dibawah pimpinan Aung San Suu Kyi dan juga Menteri luar negerinya, menolak tuduhan tersebut, dan menentang misi penyelikan tersebut, otoritas Myanmar mengatakan bahwa mereka tidak akan mengeluarkan visa untuk staf misi khusus PBB yang dibentuk untuk menyelidiki pembunuhan, penyiksaan pemerkosaan dan pelecehan seksual oleh pasukan keamanan terhadap Muslim Rohingya, Otoritas Myanmar berdalih dan mengatakan mengatakan bahwa pihaknya melakukan penyelidikan sendiri terhadap kekejaman yang telah dilakukan kelompok keamanan Myanmar kepada kelompok etnis muslim minoritas Rohingnya tersebut.

Pemerintah Myanmar di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi berpotensi¬† digolongkan sebagai “Negara paria” seperti Korea Utara dan Suriah hal tersebut ditengarai oleh penolakan¬† pemberian visa kepada tim khusus PBB yang menyelidiki kondisi muslim Rohingya, kata sejumlah aktivis.

“Apakah pemerintah Aung San Suu Kyi sungguh ingin dimasukkan ke dalam grup negara sangat kecil dan memalukan yang menolak keputusan Dewan Hak Asasi Manusia?” Lanjut Fisher. moncler beanie boots mens

“Korea Utara, Eritrea, Suriah, dan Burundi adalah negara paria hak asasi manusia yang menghalangi penyelidikan internasional independen atas dugaann pelanggaran HAM, dan akan sangat konyol jika pemerintah pimpinan Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipilih secara demokratis di Myanmar melakukan hal serupa,” imbuh Fisher.

Aung San Suu Kyi saat ini adalah pemimpin de facto Myanmar karena dia dilarang memegang jabatan presiden di bawah konstitusi rancangan militer negara tersebut.

Meskipun tidak mengawasi militer, Aung San Suu Kyi telah dikritik karena gagal membela lebih dari satu juta Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, yang menghadapi diskriminasi juga genosida pembersihan etnis yang juga ditolak kewarganegaraannya oleh otoritas Myanmar.

Pemerintah Myanmar menggambarkan sekitar sejuta penduduk Rohingya di Myanmar sebagai imigran ilegal dari Bangladesh dan tidak mengakui mereka sebagai warganya meskipun kaum Rohingya telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.

Menanggapi itu, Duta Besar Amerika untuk PBB di New York, Nikki Haley mengatakan bahwa pemerintah Myanmar wajib mengizinkan misi pencarian fakta PBB.

“Adalah penting bahwa pemerintah Burma mengizinkan misi pencarian fakta ini untuk melakukan tugasnya. moncler jacket acorus 2 Masyarakat internasional tidak dapat mengabaikan apa yang terjadi di Rakhine ,” kata Haley, seperti dilansir Straits Times, Selasa 11 Juli 2017.

Wilayah utara negara bagian Rakhine ditutup sejak Oktober, ketika militer melancarkan operasi untuk memburu militan Rohingya yang melakukan serangan mematikan di pos polisi.

Lebih dari 90.000 muslim Rohingya dipaksa meninggalkan rumah mereka sejak Oktober tahun lalu, menurut perkiraan PBB.

Sekitar 75.000 warga Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine ke Bangladesh setelah tentara Myanmar melakukan operasi keamanan pada Oktober tahun lalu sebagai tanggapan atas serangan mematikan gerilyawan Rohingya di pos-pos perbatasan.

Menurut UNHCR, sekitar 300.000 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar, kini tinggal di Bangladesh. Banyak yang masih berhasrat untuk pulang ke Myanmar. (yan/rifa )

  monster beats dr dre studio docking station

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here