Isu Reshuffle Kabinet Tiga Menteri Wanita Terkena Imbas

Centralnews – NASIONAl, Isu perombakan kabinet atau reshuffle cabinet kembali hangat dibicarakan. Presiden Jokowi berencana mengganti para menterinya dalam waktu dekat.

Dalam beberapa waktu belakangan, isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah diperkirakan ada evaluasi kinerja menteri-menteri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tiga menteri wanita dikabarkan akan terkena imbas reshuffle cabinet. Menteri Rini Soemarno salah satu menteri yang digadang-gadang akan diganti

Penyebabnya adalah hasil audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan ihwal kerja sama PT Pelindo II (Persero) dengan Hutchison Port Holdings. nfl-jerseys-all-teams-alibaba-2 Menurut audit itu, kontrak kerja sama yang diteken Rini mewakili pemerintah sebagai pemegang saham PT Pelindo II ditengarai merugikan negara Rp 4,08 triliun.

Loading...

Para menteri juga belum memberikan komentar terkait kabar reshuffle tersebut. Baru Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang memberikan komentar tentang reshuffle. Pernyataan itu dia berikan menyusul munculnya tanda pagar #GantiMenteriSusi yang trending topic di Twitter pada Selasa kemarin.

Munculnya trending topic tersebut disebabkan adanya aksi demonstrasi sejumlah nelayan di depan Istana Merdeka. Mereka menolak kebijakan Susi melarang penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan, dan meminta Susi mundur dari jabatannya. michael kors careers clearance

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan Presiden Jokowi sudah beberapa kali melakukan reshuffle cabinet. Menurut dia jika setiap tahun dilakukan perombakan kabinet justru akan kontraproduktif.

dikutip dari situs suara.com “Kalau tiap tahun (reshuffle), yang salah bukan orang yang direshuffle (menterinya), melainkan yang salah orang yang memilih (Presidennya),” kata Fadli Zon

Fadli Zon mengatakan reshuffle memang hak Presiden. Tetapi, monster beats vs urbeats speaker tetap harus dilakukan berdasarkan evaluasi yang baik.

“Memang Presiden berhak mengevaluasi menteri menterinya, apakah perform atau tidak apakah menterinya memang bisa kerja atau tidak. Apakah target yang dulu diberikan tercapai apa tidak,,” ujarnya.

Reshuffle, kata dia bisa saja dilakukan berdasarkan kesukaan presiden terhadap menterinya. (rifa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here