Perppu Menimbulkan Polemik, HTI Sebut Pemerintah Super Diktator

Centralnews – NASIONAL, Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menimbulkan polemik.

Perppu tersebut muncul sebagai salah satu cara pemerintah membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila, salah satunya yaitu HTI.

Setelah pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017. Kini HTI buka suara perihal Perppu Pembubaran Ormas.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Ismail Yusanto menilai HTI telah dituduh anti Pancasila. Tapi dia menolak tuduhan tersebut. Sayangnya, dia menyesalkan, HTI tidak diberi ruang untuk menjelaskan penolakan tuduhan tersebut. Sebab pemerintah lebih memilih jalan Perppu bukan proses pengadilan, untuk membubarkan ormas.

Loading...

Ismail Yusanto menegaskan penerbitan Perppu ini menandakan bahwa pemerintah super diktator. Perppu Ormas bisa mengarah pada terbentuknya rezim diktator dan rentan digunakan oleh pemerintah untuk menindas pihak lain.

dikutip dari situs merdeka.com Ismail mengatakan bahwa “Ini semuanya menuju ke super kediktatoran,” kata Ismail saat mengisi diskusi dengan tema Cemas Perppu Ormas di Warung Daun Jalan Cikini Raya Nomor 26, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).

Salah satu indikator diktator yang dimaksud Ismail adalah tidak adanya mekanisme pembubaran Ormas melalui peradilan. Padahal, Indonesia menganut ideologi Pancasila dan demokrasi.

Peluang terbentuknya rezim diktator didasari kekhawatiran atas sejumlah pasal dalam perppu. Salah satunya pasal 61 yang didalamnya menghilangkan proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

“Karena pemerintah akan bertindak secara sepihak dalam menilai, menuduh, dan menindak ormas, tanpa ada ruang bagi ormas itu untuk membela diri,” kata Yusanto

“Pemerintah melalui UU Ormas boleh menuduh. Tapi ormas juga boleh dan bisa menolak tuduhan itu, kalau kita gunakan Perppu ini dimana uji tuduhan itu? Enggak ada. Tudingan itu dilakukan secara sepihak dan dilakukan pihak yang punya wewenang ambil vonis. Yang bisa menuduh bukan pemerintah saja. Rakyat juga bisa menuduh. Melindungi koruptor apakah Pancasila?” kata Ismail.

Ismail menambahkan pemerintah mulai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan pelanggaran ini sudah menyasar ke pikiran masyarakat. Salah satu contohnya dalam Perppu Pembubaran Ormas disebutkan Ormas yang dilarang adalah Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. (rifa)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here