MoU Penataan Banten Lama diteken di “Banten Bebersih”

Centralnews- SERANG, Wakil Gubernur Banten menginginkan agar nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemprov Banten dan Pemkab/Pemkot Serang tentang penataan Banten Lama bisa ditandatangani pada saat event Banten Bebersih, 21 Juli mendatang. Banten bebersih sebagai sebuah kegiatan bersih-bersih kawasan Banten Lama diharapkan bisa jadi momentum dimulainya kesepakatan tentang penataan kawasan Banten Lama.

“Kami sedang siapkan rancangan MoU-nya,” kata Wagub dalam diskusi yang digelar sebuah stasiun TV lokal Banten, Senin (17/7). Pemberitaan sebelumnya menyebutkan kegiatan bersih-bersih kawasan Banten Lama yang kemudian disebut Banten Bebersih itu akan dilakukan 19 Juli. Menanggapi mudurnya jadwal kegiatan itu, kepada pers, usai diskusi, Wagub menjawab,”Iya, ini Cuma persoalan butuh persiapan dan koordinasi saja. Sebelumnya memang kami merencanakan tanggal 17 Juli, tapi setelah koordinasi dengan semua pihak, kami sepakat tanggal 21 Juli.”

Wagub berharap, dengan ditandatanganinya MoU yang berarti penataan kawasan Banten Lama dimulai, monster beats studio wireless by dre semua perdebatan yang sebelumnya muncul, bisa dihentikan. Ketika mengatakan itu, Wagub merujuk kepada timbulnya polemik tentang pengelolaan Banten Lama yang sebelumnya disebut Pemprov Banten akan mengambil alih pengelolaan Banten Lama. “Pada kesempatan ini sekali lagi saya tegaskan, tentang pengelolaan Banten Lama itu sudah jelas diatur dalam UU 23/20xx, dalam hal ini menjadi kewenangan Pemkot Serang. Pemprov Banten hanya berkepentingan agar Banten Lama menjadi destinasi wisata berkelas Internasional. Untuk bisa mewujudkan itu pemprov akan all out membantu Pemkot Serang,” paparnya.

Dalam diskusi tersebut, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah yang menjadi salah satu narasumber menilai salah satu sulitnya penataan Banten Lama adalah kurangnya koordinasi dan ketegasan dari Pemkot Serang selaku pihak yang paling berwenang dalam melakukan penataan. “Pemprov Banten, seperti diungkapkan Pak Wagub tadi kapasitasnya hanya membantu. Apa yang bisa kami bantu, pasti kami bantu. Termasuk soal anggaran,” kata Asep.

Loading...

Terkait anggaran, Wagub juga mengungkapkan, moncler outlet shoes sejak tahun 2002 Pemprov Banten telah memberikan bantuan keuangan untuk keperluan kawasan Banten Lama sebesar total Rp96 miliar. “Kemarin ini, Pemkot mengajukan Rp218 miliar untuk Banten Lama. Prinsipnya kami akan bantu, tapi semua akan kita perjelas dulu di MoU itu nanti,” kata Wagub.

Sementara itu, Sejarawan dari LPM Bantenologi UIN SMH Banten DR Mufti Ali mengatakan, penataan Banten Lama sebagi sebuah kawasan Cagar Budaya akan jalan di tempat jika tidak melakukan relokasi warga dan aktivitas warga lainnya di zona inti kawasan cagar budaya Banten lama. “UU 11/2010 tentang Cagar Budaya jelas mengatakan zona inti kawasan cagar budaya harus steril dari kegiatan lain selain cagar budaya itu sendiri. Jadi bicara penataan cagar budaya tanpa relokasi, hal itu tidak mungkin,” katanya seraya mengestimasi areal yang harus dilakukan relokasi di kawasan Banten Lama sekitar 70 hektar.

Terkait itu, Kepala Bappeda Kota Serang Djoko yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, mengakui jika sterilisasi zona inti kawasan Cagar Budaya Banten Lama sudah masuk ke dalam master plan penataan Kawasan Banten Lama milik Pemkot Serang. Zona inti dimaksud meliputi Masjid Banten Lama, situs bekas Keraton Surosowan, situs bekas Keraton Kaibon, Benteng Spelwijk dan sekitarnya. michael kors crossbody sunglasses Namun begitu, Djoko mengaku belum mempunyai angka yang pasti tentang kebutuhan anggaran untuk keperluan sterilisasi tersebut, seraya mengatakan, secara keseluruhan tahapan sterilisasi bisa memakan waktu 2 hingga 3 tahun, dengan catatan anggarannya mendukung.

Narasumber lainnya, Ketua Kenaziran Masjid Banten Lama, Tb Abbas Waseh, mengaku mendukung langkah Pemprov Banten menginisiasi kerja sama penatan kawasan Banten Lama. Menurutnya, menyerahkan persoalan penataan kawasan Banten Lama hanya kepada Pemkot Serang hanya akan membuat penataan tersebut sulit terwujud. “Jadi intinya kami setuju pemprov turun tangan. Apalagi memang intervensi ini sesuai dengan kapasitasnya masing-masing sesuai dengan aturan yang ada. Kalau perlu malahan pemprov harus sedikit memakai kaca mata kuda, jangan tengok kanan-kiri, karena pengalaman selama ini memperlihatkan kepada kita persoalan penataan Banten Lama ini tak kunjung selesai,” paparnya. (mamo/rifa)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here