Pemprov Papua Tagih Tunggakan Pajak Freeport 3,5 Triliun

Centralnews – NASIONAL, Pemerintah Provinsi Papua menagih tunggakan  pajak PT Freeport Indonesia selama kurun waktu 2011-2015 beserta dendanya. Nilainya  mencapai Rp 3,5 triliun.

Pada 17 Januari lalu, Pemerintah Papua telah memenangkan gugatan atas klaim pembayaran pajak tersebut di Pengadilan Pajak Jakarta

Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk segera melunasi pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 3,5 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Gerzon Jitmau mengatakan, PTFI wajib membayar PAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perda Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta peraturan gubernur.

Loading...

Dikutip dari situs merahputih.com Gerzon mengatakan  “Freeport berkeinginan untuk membayar PAP tersebut, namun akan dibayar secara bertahap, sedangkan Pemprov Papua ingin agar dibayar sekaligus,” kata Gerzon di Jayapura, Senin (31/7).

Gerzon menjelaskan, Pemprov menuntut agar PTFI segera melunasi utang pajak air permukaan sebagaimana putusan Pengadilan Pajak Jakarta belum lama ini.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe mendesak PT Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan berikut dendanya, yang setidaknya telah berlangsung selama lima tahun terakhir.

Lukas menegaskan, bahwa PT Freeport Indonesia wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan.

“Pengadilan pajak Indonesia pada tanggal 17 Januari 2017 telah memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia berkaitan pajak air permukaan dan wajib membayar tunggakan pajaknya, baik pokok dan dendanya sebesar kurang lebih Rp 3,5 triliun kepada Pemerintah Provinsi Papua. Itu harus segera diselesaikan,” ujar Lukas, dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (27/1) kemarin.

Dia menjelaskan bahwa munculnya gugatan pajak oleh PT. FI dikarenakan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh PT Freeport Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di dalam hasil auditnya.

“BPK dalam hasil auditnya mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak PT. FI terhadap penggunaan air permukaan dari tahun 2011 sampai 2015. Kami sebagai pemerintah daerah kemudian mengirimkan surat ke pada PT. FI untuk segera menyelesaikan kekurangan pajak dimaksud. PT. FI menolak untuk menyelesaikan kekurangan tersebut dan melakukan gugatan ke Pengadilan Pajak Indonesia. Puji Tuhan gugatan tersebut ditolak,” katanya.

FI, menurut Lukas, menggunakan acuan pembayaran pajak penggunaan air permukaan sebesar Rp. 10/m3/detik sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor. 5 Tahun 1990, sementara pemerintah daerah Papua mengacau pada Perda No 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penggunaan air permukaan dikenai pajak sebesar Rp 120/m3/detik. Perbedaan inilah yang menjadi tagihan pajak yang belom dibayarkan oleh PT. FI.

Lukas sangat bersyukur bahwa gugatan tersebut ditolak, karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat rakyat Papua sebagai pemilik tanah yang diberkati ini. Sebab, perjuangan untuk mendapatkan dana sebesar ini bukan perkara mudah.

“Kami berhadapan dengan perusahaan besar, PT. Freeport Indonesia yang semua orang sudah tahu,” tandas Lukas. (rifa)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here