Mendes Ingatkan Para Kepala Desa Tidak Main-main dengan Pengelolaan Dana Desa

Centralnews – NASIONAL, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengingatkan para kepala desa untuk tidak main-main dengan pengelolaan dana desa. Dia mengaku pemerintah pun mengawasi ketat penggunaan dana desa tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Eko pasca-munculnya sejumlah dugaan kasus korupsi terkait dana desa yang melibatkan pejabat daerah.

Pada Rabu (2/8/2017) kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terkait dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kasus ini melibatkan Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya.

moncler down dress “>Dikutip dari situs Kompas Eko Putro Sandjojo mengatakan “Saya sangat menyesalkan kejadian ini,” kata Eko saat dikonfirmasi, Jumat (4/8/2017).

Loading...

Eko juga mengapresiasi kerja KPK karena mengungkap kasus tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi pembiaran pada dugaan kasus penyelewenang dana desa.

Eko berharap penangkapan sejumlah oknum dalam kasus ini menjadi pelajaran bagi para pihak terkait agar tidak melakukan perbuatan serupa.

“Menjadi pelajaran bagi pemangku desa lainnya agar tidak main-main dalam mengelola dana desa,” kata Eko.

ugg outlet aurora albertville “>Mendes mengaku sangat menyesalkan kejadian operasi tangkap tangan terkait pengelolaan dana desa di Pamekasan, Jawa Timur. “Kalau korupsi ya harus ditindak tegas. Karena kalau tidak ditindak agar ada efek jera bagi yang lainnya,” tegasnya.

Mendes menegaskan korupsi merupakan kejahatan yang harus kita perangi bersama. Mendes juga berharap kepada masyarakat untuk tidak takut untuk melaporkan setiap indikasi penyelewengan dana desa kepada Satgas Dana Desa pada call center di 1500040. Pemerintah pasti akan menindaklanjuti setiap laporan tersebut.

“Pengawasan dana desa akan lebih efektif dengan bantuan pengawasan dari masyarakat,” katanya.

michael kors extreme “>Kejadian di Pamekasan berawal dari laporan pendamping desa ke penegak hukum terhadap adanya indikasi penyelewengan dana desa. “Saya mengapresiasi KPK yang menangani kasus ini dengan cepat sehingga tidak terjadi pembiaran sehimgga bisa dapat menjadi pelajaran bagi pemangku desa lainnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap Rp 250 juta untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

Selain oleh aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah juga mempunyai banyak satgas untuk pengawasan dana desa. Disamping itu juga pemerintah melibatkan LSM, masyarakat dan media. (rifa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here