Bawaslu Banten Kembali Ingatkan Potensi Mobilisasi ASN dan Mobilisasi APBD Dalam Pilkada Serentak di Banten

Centralnews – SERANG,  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  Provinsi Banten kembali ingatkan potensi Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN)  pada Pilkada Serentak di Banten yang akan digelar 2018 mendatang.

Komisioner Bawaslu Banten Eka Satyalaksmana mengatakan apabila dalam Pilkada 2018 nanti ada Incumbant atau ada Bakal Calon (Balon)  dari ASN maka potensi terjadinya mobilisasi ASN dan mobilisasi APBD sangat besar.

moncler cap cape jpg”>

“Dimana ada incumbent maka di situ akan ada potensi mobilisasi ASN dan Mobilisasi APBD, kita melihat potensi itu agar kita bisa lakukan upaya pencegahannya ini apa nih,  walaupun di Pilkada Kota Serang tidak ada Incumbent, ya memang tidak ada tapi kalau betul ada Balon yang kemudian di tetapkan KPU kelak merupakan bagian dari kerabat atau keluarga incumbent maka potensi mobilisasi ASN dan Mobilisasi APBD ini akan melekat, dan itu bagian dari analisa kita, sama ketika Pilgub dan pilkada kemarin, analisanya seperti itu , michael kors apple watch band activity tracker ” Paparnya

Loading...

“Kemudian dari situ, lanjut Eka kita susun dan rumuskan upaya-upaya pencegahanya, walaupun tidak menihilkan paling tidak bisa menekan, dan upaya pencegahannya yang pertama yaitu kita bisa analisa kalau mobilisasi APBD bisa melalui dari program dan dari hibah bansos , maka dari awal kita akan segera ingatkan walikota bahwa ada UU no 10 2016 yang melarang dari kepala daerah sampai kepala desa itu untuk membuat keputusan atau kebijakan yang menguntungkan atau merugikan balon, adalagi misalnya kepala daerah tidak boleh menggunakan anggaran program pemerintah untuk kegiatan pemenangan pilkada, yang kedua kita dorong Agar Pemda melakukan moratorium pencarian hibah bansos dan itu direspon, “Jelasnya

Kalau untuk sanksi yang melakukan mobilisasi ASN dan mobilisasi APBD untuk incumbent mereka akan mengenakan sanksi pembatalan, kalau bukan incumbent atau hanya keluarga incumbent maka kepala daerah  akan ada sanksi pidana  karena menyalahgunakan kewenangan. monster beats dr dre earphones detox

Eka menambahkan meski Bawaslu tidak memiliki kewenangan dalam menindak hal tersebut, jika memang terindikasi adanya mobilisasi ASN dan mobilisasi APBD maka pihaknya akan memberikan peringatan dan akan melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan dalam menindak hal tersebut.

“Apabila terjadi maka kita akan memberikan warning, kita bisa laporkan ke KPK dalam hal ini yang memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti hal itu,” tambahnya

Eka mengingatkan kepada para Kepala Daerah yang wilayahmya melakukan Pilkada serentak di 2018 mendatang agar mengingatkan kepada para Balon dari Birokrat untuk mengurus izin  dalam mengikuti penjaringan Parpol. (sis/rifa) 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here