Mantan Irjen Kemendes PDTT Menyuap untuk Menghapus Status Cacat Dana

Centralnews – NASIONAL, Mantan Irjen Kemendes PDTT Sugito dan Kabag TU dan Keuangan Inspektorat Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo didakwa menyuap Auditor BPK. Suap tersebut diberikan untuk memastikan status Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran (TA) 2016 Kemendes PDTT berubah dari wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Jaksa Penuntut KPK Ali Fikri menyebut Tim Pemeriksa BPK RI mengirimkan Konsep Temuan Pemeriksaan atas Pemeriksaan LK TA 2016 Kemendes PDTT pada April 2017. Dalam Surat Nomor 17/LK-Kemendes /04/2017 yang ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa Andi Bonanganom itu, terdapat sejumlah temuan yang membuat opini LK TA 2016 Kemendes PDTT itu WDP.

Suap yang dilakukan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito, terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diduga tidak sekadar demi mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

michael kors c 1002 c 905 “>Uang sebesar Rp 240 juta yang diberikan kepada Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, dan Ali Sadli, selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK, diduga untuk menutupi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes pada 2015 dan Semester I 2016.

Loading...

Hal itu diketahui dari surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terdakwa Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo.

Dikutip dari situs Kompas “Bahwa hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemendes TA 2015, menyatakan opini wajar dengan pengecualian (WDP),” ujar jaksa KPK Ali Fikri di Pengadilan Tipikor.

Menurut jaksa, pada 18 Mei 2017, nfl jerseys for toddlers for babies BPK melakukan sidang Badan atas laporan keuangan Kemendes tahun 2016. Dalam sidang yang dipimpin oleh Edy Mulyadi Soepardi, Rochmadi menentukan bahwa opini untuk Kemendes adalah WTP.

Sugito dan Jarot dengan sepengetahuan Anwar, mengumpulkan sembilan perwakilan Unit Kerja Eselon 1 untuk memberikan iuran kepada auditor BPK. Anak buah Menteri Eko Putro Sandjojo menyerahkan Rp200 juta sebagai jaminan agar LHP LK TA 2016 Kemendes PDTT keluar tanpa cacat pada 10 Mei 2017.

Pada rapat bidang di BPK yang berlangsung 18 Mei 2017, diungkap ada temuan jumlah laporan uang bermasalah Rp550,46 miliar. Temuan berulang pada TA 2015 terkait dengan pertanggungjawaban Pembayaran Honororium dan Bantuan Biaya Operasional kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP) 2016.

Sugito kemudian meminta Jarot menambahkan uang setoran ke Rochmadi dan Ali sebesar Rp40 juta. Usai penyerahan uang pada 26 Mei 2017, blue employee discount keempatnya dicokok tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut jaksa, dari pemeriksaan itu terdapat temuan dengan jumlah yang besar dan merupakan temuan berulang pada tahun 2015. Temuan itu mengenai pertanggungjawaban pembayaran honorarium dan bantuan operasional kepada tenaga pendamping profesional tahun 2016 sebesar Rp 550.467.601.225.

Sugito dan Jarot sebagai pemberi suap didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rifa)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here