Sejumlah Pegiat LSM Melakukan Aksi Damai Tuntut KPK Tahan Setya Novanto

Centralnews –  NASIONAL, Sejumlah pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis, 14 September 2017. Koalisi menuntut KPK segera menahan tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, Setya Novanto.

Sejumlah aktivis dari Indonesia Corruption Watch  dan LBH Jakarta melakukan unjuk damai di gedung KPK, Kamis (14/9/17) .

Dalam aksinya mereka menuntut KPK untuk segera menahan ketua DPR Setya Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP.

Loading...

Beberapa pengunjuk rasa membawa atribut seperti poster selama aksi damai berlangsung.

Dikutip dari situs Tempo Tibiko Zabar mengatakan “Ada sekitar 30 orang yang sudah mengkonfirmasi datang,” kata koordinator koalisi yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch(ICW), Tibiko Zabar, saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, sejumlah anggota koalisi dari ICW, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK terkait dengan tuntutan itu.

Tibiko menilai, sejak penanganan perkara e-KTP bergulir, KPK terus diserang dan dilemahkan. Bentuk pelemahan itu, ujar dia, antara lain penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dan wacana pembubaran KPK oleh anggota panitia khusus hak angket KPK di Dewan Perwakilan Rakyat.

KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka perkara e-KTP pada 17 Juli 2017. Hingga hari ini, Setya belum pernah diperiksa KPK sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu mangkir dari panggilan penyidik KPK pada Senin, 11 September 2017, dengan alasan sakit. Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengantarkan surat keterangan sakitnya Setya dari dokter.

Saat proyek bergulir, Novanto menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Megaproyek pengadaan e-KTP disebut merugikan negara Rp 2,3 triliun dari total nilai proyek sekitar Rp 5,9 triliun.

Namun Novanto pernah membantah menerima aliran dana dari kasus korupsi e-KTP menyusul penetapannya sebagai tersangka. Novanto mengatakan sudah ada bantahan dari tersangka yang menyebut dia tidak menerima aliran dana tersebut.

Bahkan tuduhan tersebut dianggapnya sebagai sebuah penzaliman. Dia kembali membantah tidak pernah menerima uang haram dari proyek e-KTP.

Terkait status tersangkanya, Setya Novanto sudah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mempersoalkan status tersangka yang diberikan KPK. (rifa)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here