Hadapi Sidang Praperadilan KPK Hadirkan 200 Barang Bukti yang Akan Menguatkan

Febri Diansyah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Centralnews – NASIONAL, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali menghadapi lanjutan sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017). Rencananya, KPK akan menghadirkan 200 barang bukti.

Febri mengatakan, 200 bukti dokumen yang akan ditampilkan pada sidang praperadilan dapat menunjukkan kuatnya kontruksi dari kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Dalam hal ini termasuk indikasi keterlibatan Setya Novanto. nfl jerseys at walmart aliexpress 2

Selain itu, dalam rangkaian pembuktian beberapa hari ke depan, KPK juga akan menghadirkan ahli hukum pidana materil, hukum acara pidana dan hukum tata negara.

KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Setya Budi Arijanta dan seorang wiraswasta, Dedi Prijono, Senin (25/9/2017).

Dikutip dari situs Kompas Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Setya dan Dedi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. nfl jerseys 2017 online 4

Loading...

“Sebagai saksi kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP),” ujar Febri saat dikonfirmasi.

Setya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam korupsi proyek e-KTP sewaktu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

KPK belum bisa memeriksa Setya sebagai tersangka lantaran saat ini masih menjalani perawatan karena sakit. Ketua umum Partai Golkar tersebut sudah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan di KPK.

Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK pada kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu.

Ketua Umum Partai Golkar itu diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, ugg outlet return policy ct pada kasus e-KTP.

Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. (rifa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here