Pasca OTT KPK, Edi Ariadi Jadi Plt Walikota Cilegon Gantikan Iman Ariyadi

Centralnews – NASIONAL, Wakil Wali Kota Cilegon Edi Ariadi ditetapkan sebagai pelaksana tugas (Plt) wali kota Cilegon. Dia ditunjuk menggantikan Wali Kota Cilegon Tubagus Imam Ariyadi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

“Hari ini saya sudah teken suratnya. Dirjen kami menyerahkan kepada pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim). Mungkin ada acara seremonial di Banten, Gubernur menyerahkan kepada Plt,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/9/17).

Pengangkatan Edi menggantikan Iman, lanjut Tjahjo, semata-mata agar tak terjadi kekosongan pemerintahan di Cilegon. Ia pun tetap menekankan agar masyarakat mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Imam. “Sampai keputusan hukum tetap,” lanjut Tjahjo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan 10 orang terkait dugaan korupsi di Banten. Salah satunya adalah Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi

Loading...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Iman  sebagai tersangka setelah dia terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Jumat 22 September 2017. Status tersangka juga dilekatkan kepada Kepala BPTPM Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira, Dirut PT KIEC Tubagus Donny Sugihmukti, Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro,  Project Manager PT BA Bayu Dwinanto Utomo, serta Hendry dari pihak swasta.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut, Iman diduga menerima suap Rp1,5 miliar untuk memuluskan proses perizinan di BPTPM Kota Cilegon. Izin ini terkait rekomendasi amdal sebagai salah satu persyaratan pembagunan Mal Transmart.

Suap terhadap Iman menggunakan modus baru. Pihak pemberi, PT KIEC dan PT BA, memberikan suap melalui dana CSR kepada Cilegon United Football Club. Saat penangkapan, penyidik menyita uang tunai Rp1,125 miliar dari perjanjian Rp1,5 miliar.

Akibat perbuatannya, Iman, dan Ahmad Dita sebagai pihak penerima dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Hendry, Tubagus Donny, Eka Wandoro, dan Bayu Dwinanto sebagai pihak pemberi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Iman Ariyadi merupakan politisi dari Partai Golkar dan wali kota dua periode. Ia terpilih sebagai wali kota pada periode 2010-2015. Ia juga kembali diangkat sebagai wali kota pada periode setelahnya 2015-2020. (rifa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here