Wabup Pandeglang Minta DPMPD dan Polres Petakan Potensi Kerawanan Pilkades

Centralnews – PANDEGLANG, Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sangat rentan adanya kecurangan berupa politik uang, sehingga diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir kecurangan tersebut.

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan, pihaknya meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) bersama Polres Pandeglang untuk segera melakukan pemetaan kerawanan konflik Pilkades yang akan digelar pada November 2017 mendatang.

“Baik itu Pilkades, Pilkada, Pemilihan Gubernur, maupun Pemilihan Presiden sekalipun, itu memang rawan politik uang. Yang paling penting pengawasan dari DPMPD dibantu dengan Polres dan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perpecahan pada masyarakat, bahkan berujung pada bentrok atau tindakan anarki lainnya.

Loading...

“Kita khawatirkan adanya perpecahan. Maka dari itu DPMPD dan Polres harus sudah bisa mengkaji kira-kira rawan politiknya dimana. Jangan sampai dengan adanya pemilihan kepala desa ini terjadi suatu hal yang Chaos (kekacauan, pen) atau yang bisa masyarakat menjadi terpecah belah,” pungkasnya.

Tanto menghimbau, masyarakat harus ikut serta dalam melakukan pengawasan pada Pilkades yang akan diselenggarakan di 32 Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang. Selain itu, masyarakat dapat melaporkan segala bentuk kecuarangan yang ditemukan, kemudian pihak terkait akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku

“Kami minta masyarakat mengawasi secara langsung prosesnya karena prosesnya di Kecamatan. Masyarakat bisa melaporkan jika menemukan politik uang, kemudian akan ditindaklanjuti,” tandasnya. (yusuf/rifa)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here