Ratusan Juta Kendaraan Dinas Pandeglang Nunggak Pajak

 

Centralnews – Pandeglang, Kendaraan dinas merupakan salah satu fasilitas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memudahkan dalam melakukan pekerjannya sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Sama halnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun hingga saat ini masih banyak yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bahkan tunggakan tersebut ada yang hingga 2016 belum dibayarkan dan tunggakan itu sekitar Rp 700 juta.

Pada 2018 mendatang, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di haruskan untuk tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mendesak Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap kendaraan yang memiliki tunggakan pajak.

Kepala BP2D Pandeglang Utuy Setiadi menuturkan, pihaknya saat ini diminta oleh Bapenda Banten untuk membantu melakukan pendataan dan memverifikasi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak agar pada 2018 tidak memiliki tunggakan lagi.

Loading...

“Ada kendaraan pemerintah daerah yang nunggak pajak. Kalau enggak salah sekitar Rp 700 jutaan untuk 2016,” ujarnya.

Ia menambahkan, usai melakukan pendataan dan verifikasi kendaraan bermotor yang ada dilingkungan Pemkab Pandeglang, pihaknya akan mencatat berapa jumlah kendaraan yang masih layak pakai dan berapa jumlah kendaraan yang tidak layak pakai.

“Jika masih layak kita tekankan kepada SKPD agar di anggarkan, kalau tidak layak pakai maka pajaknya akan di hapuskan,” beber Utuy.

Terpisah, Sekertaris Daerah Pandeglang, Feri Hasanudin mengaku, pihaknya saat ini sudah membuat surat himbauan kepada para SKPD agar segera menindak lanjuti tunggakan pajak.

“Selain itu, kita juga akan mempelajari terlebih dahulu terkait piutang pajak kendaraan bermotor di lingkungan Pemkab Pandeglang,” imbuhnya. (Ahmad/Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here