Kritik Rakyat Dibalas Ancaman dan Tantangan Oleh Wakil Rakyat, Kenapa?

Ilustrasi Mata Dan Mulut Rakyat Ditutp Dan Dibungkam,

Centralnews – Opini, Dalam negara yang menggunakan sistem Demokrasi tentu akan mengenal istilah trias politica, struktur kelembagaan besar yaitu yudikatif, Legislatif dan Eksekutif ketiga lembaga ini sebagai ritme stabilitas bernegara.

Dalam struktur hirarki kenegaraaan kinerja tiga lembaga besar negara membentuk suatu circle (Lingkaran) dengan keterkaitan hingga tidak ada yang lebih tinggi atau rendah.

Pengisi struktutal legislatif dan eksekutif langsung diberikan kepada pemegang kekuasaan negara yaitu pada momentum pesta rakyat dengan nama pemiliham umum (PEMILU), rakyat diberikan daulat penuh untuk memilih pengisi struktural eksekutif atau legislatif atas sajian yang berikan.
Peran legislatif sebagai legitimasi yang mewakili rakyat diseluruh pelosok negri dengan harapan untuk membangun daerah yang memilihnya.

Dalam menjalankan kinerjanya, lagislatif sebagai penyambung suara rakyat atas permasalahan dari kondisi realita yang ada, mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga terkonteks pada sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, peraturan dan undang-undang. Hingga akan menjadi sajian pada diskusinya dalam gedung perlamen yang kemudian dijadikan pembahasan dalam setiap sidang yang dijalankan untuk upaya mencari solusi hingga kemudian menjadi rekomendasi yang harus dijalankan lembaga eksekutif.

Bicara persoalan regional, tentu lembaga legislatif dalam intansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki wewenang yang sama sebagai penyeimbang pemerintahan daerah dalam melakasanakan program-program untuk melayanin masyarakat dalam mencitpakan kesejahtraan. Tentu berbicara kesejahtraan, lembaga eksekutif dan legislatif harus membuat formula program yang pro terhadap rakyat.

Loading...

Produk konstitusi melahirkam UU No 23 tahun 2014 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola, atas otomoni wilayah yang menjadi kekuasaanya.
Sehingga dalam membangun daerah perlu adanya proses kerjasama antara eksekutif dan legilatif agar terwujudkan harapan dan cita-cita masyarakat.

Kabupaten lebak yang luas wilayah 3. 044,72 Ha dengan populasi jumlah penduduk mencapai 1.233.905 jiwa hingga sekarang belum bisa keluar dalam jeratan daerah tertinggal, dengan kondisi realitas yang ada seharunya menjadi beban tugas yang perlu di kerjakan oleh pejabat struktural pemerintah. Hingga perlu adanya sinkronisasi pada tugas dan fungsi eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan dan membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat lebak.

Keluar dari jeratan daerah tertinggal menjadi harapan maupun cita-cita bersama hingga untuk terciptanya kesejahtraan bisa dinimkati bersama-sama, karna hadirnya negara untuk dapat menyelesaikan problematikan permasalahan yang dihadapi rakyat. kemudian kesejahtraan bisa dinikmati oleh seluruh lapiasan masyarakat bukan hanya oleh sekelompok orang yang memiliki kuasaaan  menikmati kesejatraan hingga kemudian lupa atas tangisan rakyat tertindas.

Dengan beberapa permasalahan yang ada di kabupaten lebak berdampak pada kecemasan masyarakat hingga kemudiaan mengikis kepercayaan kepada penguasa yang berdaulat, atas kondisi tersebut rakyat mempunyai hak sepenuhnya untuk mengkritik sebagai bentuk ekspresi dari semua permasalahan yang dihadapi. Aspirasi yang keluar dari suara rakyat seharunya menjadi evaluasi kinerja DPRD.

Dalam menyuarakan aspirasinya masyarakat memiliki lembaga yang dapat menampung semua keluhan atas kondisi realitasa yang ada.
Karna Demokrasi yang memegang tuguh Hak Asasi Manusia di atas segalanya, mengkritik dan dikritik menjadi persoalan yang harusnya dapat diterima oleh para pejabat publik, karna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara kontisusi sebagai lembaga pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat untuk kemudian mewakili suaranya, rasanya tidak ada yang salah ketika masyarakat mengkritik secara kontruktif dalam upaya memperbaiki kinerjanya. Tentu semuanya masih bisa mengingat atas usulan revisi Undang-Undang MPR,DPR,DPRD dan DPD (UU MD3) tertuang pada pasal 122 hurup K yang teridikasi kasih bahwa lembaga legislatif anti kritik dan kebal secara hukum.

Ilustrasi Kotak Kritik dan Saran

Persoalan tersebut nyata di tunjukan oleh DPRD Kabupaten Lebak. Atas aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tertuju pada kritik perihal kinerja dewan yang dirasa kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, kemudian direspon tidak mendidik oleh ketua DPRD Lebak. Bapak Junaedi  ketua DPRD Lebak menunjukan jiwa anti kritik dengan cara menantang dan mengintimidasi massa aksi.

Publik tentu bisa menilai terkait apa yang terjadi, ketika kritik dibalas dengan ancaman bahwa suara kebenaran tak akan lagi terdengar. Sebenarnya ada perbedaan antara kritik dan Hetespeech (Ujaran Kebencia) bahwa aspirasi yang dilakukan massa aksi tindak pada titik persoalan yang subjektif sehingga bukan pada konteks Like or Dislike secara personal tapi melainkan pada strukrural kinerja kelembagaan. Sarusnya etika politik yang harus ditunjukan pejabat publik dengan struktural jabatan sebagai pimpinan tertinggi dapat menunjukan kewibawaan dengan bersikap rendah hati sehingga dapat menerima dari apa yang di suarakan masyarakat.

Dalam membangun suatu peradaban yang maju membuat saya kembali terjebak pada romantisme sejarah, pada prosesi menuju kemerdekaan, bung karno pernah di anggap penghianat oleh masyarakat pribumi. kemudian Sang Raformis Islam Nabi Muhamad SAW mendapatkan Hinaan bahkan Fitnah ketika berdakwah untuk mengsemestakan ajaran agama islam, kilas balik history memberikan pembelajaran atas terciptnya hal yang besar dengan cara menerima kritik menjadi spirit dan motivasi.

Langkah yang besar lahir dalam kritik yang kontruktif, tidak untuk dibungkam bahkan dilenyapkan tapi hargai dan terima sebagai suatu cermin untuk mengintrospeksi dalam melakukan evaluasi demi terwujudnya kesejahtraan untuk lebak tercinta.(Ryd)

Opini  Ridwan Anggara ( Mahasiswa Asal Lebak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here