PPDB Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Ilustrasi Anak SD dan Anak SMP yangs sedang Berbaris

Centralnews – Opini, Diakui, pelaksanaan PPDB online 2018 ada kelemahan. Saat ini, objektifitasnya sedang ditelusuri oleh tim inspektorat.  Apapun hasil penelusuran inspektorat akan memastikan dua hal.  Pertama, temuan kelemahan yang ada,  akan diurai dengan baik agar tidak lagi terjadi dimasa mendatang.  Kedua, akan dipastikan apakah ada unsur kelalaian, kesengajaan, pelanggaran atau hal lain di dalamnya.

Penerapan sangsi dalam proses evaluasi PPDB 2018 merupakan bagian dari pembinaan ASN, namun dilihat dulu tingkat kesalahannya, sangsi akan diberikan mulai dari peringatan sampai dengan pemecatan, begitu pula sebaliknya, bagi yang berprestasi akan diberikan reward. Ini solusi yang diamanatkan oleh aturan.

Apakah temuan inspektort akan merekomendasikan sangsi (pencopotan) atau tidak, belum bisa diketahui karena saat ini masih bekerja. Tapi bisa dipastikan, pemberian sangsi tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan, standarnya jelas dan sederhana, yakni pertanggungjawaban tupoksi dan standar moral.  Logika berfikirnya sederhana, yang terbaik, memiliki integritas harus memimpin demi perbaikan dan kebaikan ke depan. Bukankah sebuah kesalahan juga mempertahankan yang salah?

Dalam istilah reformasi birokrasi dan membangun sistem anti korupsi, terdapat istilah punish and reward atau stick and carrot. Pada posisi ini, maka pencopotan jabatan merupakan salah satu instrumen juga untuk mencapai tujuan sebagai solusi. Artinya jika ada penerapan sangsi merupakan bagian dari kebijakan yg harus dipandang utuh, jangan di potong-potong pemahamannya, nanti akan tampak seperti orang linglung jadinya. Apalagi bila ditinjau berdasarkan hukum kepegawaian bahwa Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian memiliki wewenang utk memberikan sanksi pejabat dan ASN yang tidak memenuhi kualifikasi menurut ketentuan yang berlaku, termasuk kegagalan dalam mencapai kinerja yang menjadi tujuan.

Masyarakat sekarang sudah cerdas,  ditengah aturan dan perundang-undangan yang sudah jelas dan terang benderang tentang pembinaan ASN dengan segala penerapan konsekuensi aturannyanya, pada kasus PPDB 2018, InsyaAllah tidak akan terkecoh dengan pihak-pihak tertentu yang hendak menjadikan PPDB sebagai  komoditas isu politik untuk meraih simpati dan popularitas sesaat, apalagi menjelang tahun politik.

ASN sudah tahu bahwa mereka adalah birokrat, bukan politisi, yang harus loyal kepada Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan. Terutama dinas pendidikan sebagai leading sector, dapat menjaga soliditas dan integritasnya dalam mempertanggungjawabkan teknis pelaksaan PPDB 2018 dan tidak terpengaruh  oleh isu maupun kegaduhan yang membuat resah dinamika kerja yang berjalan dengan isu politik murahan.(Ryd)

Opini Ikhsan Ahmad (Akademis dan Pengamat Politik )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here