KPU Sebut Bawaslu Abaikan PKPU

Foto: net, Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Centralnews – Jakarta, Soal Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg), dimana KPU merujuk dan berpedoman pada PKPU dalam pelaksanaan pemilu. Namun, atas PKPU tersebut Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) memiliki pandangan yang berbeda.

Demikian dikatakan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2018).

Dalam pelaksanaan dan proses pemilu, KPU berpegang pada PKPU, dimana dalam aturan tersebut mantan napi kuropsi dilarang untuk nyaleg. Sedangkan, Bawaslu berpegang pada Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang tidak menyebutkan adanya larangan bagi mantan napi korupsi untuk nyaleg.

“Mereka (Bawaslu) tidak menjadikan PKPU sebagai pertimbangan. Itulah problematikanya, adalah cara pandang Bawaslu dan KPU terhadap PKPU itu berbeda,” kata Wahyu.

Mengutip dari Kompas.com, Bawaslu tidak mengakui adanya PKPU, sedangkan jika sebuah aturan sudah diundangkan, maka akan mengikat semua pihak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diloloskannya lima mantan napi korupsi sebagai bacaleg oleh Bawaslu. Sementara sebelumnya KPU telah menyatakan kelima mantan napi korupsi itu tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bacaleg.

Loading...

“KPU dalam posisi karena peraturan KPU masih sah dan masih berlaku, itu menjadi pedoman kerja kami,” ujar Wahyu.

Wahyu mengungkapkan, akan mencari jalan tengah untuk mengatasi perbedaan pandangan itu. (Tuti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here