Bawaslu Cilegon Loloskan Mantan Koruptor Ikut Nyaleg

Centralnews – Cilegon,  Terkait dengan lolosnya satu caleg mantan koruptor dalam sengketa pemilu oleh Bawaslu Cilegon, Koalisi masyarakat sipil Banten untuk pemilu bersih hari ini mendatangi badan pengawas pemilu banten untuk menyampaikan surat terbuka.

Penyampian surat terbuka oleh kualisi masyarakat sipil Banten untuk pemilu bersih ialah sebagai bentuk dorongan lembaga penyelenggara pemilu agar memiliki komitmen kuat untuk menjalankam pemilu yang berintegritas.

Di sampaikan Gufroni penggerak banten bersih Dari Enam bakal calon legeslatif mantan koruptor yang mengajukan sengketa ke bawaslu  satu di antaranya telah di loloskan sebagai caleg 2019 oleh bawaslu cilegon. Hal tersebut di nilai Koalisi masyarakat sipil banten untuk pemilu bersih sangat membahayakan dalam iklim demokrasi di Banten di karenakan mantap koruptor tidak pantas menjadi calon wakil rakyat. Senin (03/09/18)

“Dari enam mantan koruptor yang melakukan upaya sengketa ke bawaslu satu di antara di loloskan oleh Bawaslu Cilegon, hal ini menjadi keprihatinan kami,  dimana orang orang yang tidak pantas menjadi anggota dewan malah di loloskan walaupun nanti kita menunggu keputusan dari KPU Cilegon”

Loading...

Lebih lanjut Gufroni menyampaikan seperti yang di sampaikan Bawaslu RI bahwa parpol telah menandatangani fakta integritas dan tidak mencalonkan mantan koruptor/ Selain itu Bawaslu RI sudah menggumumkan nama-nama bakal Calon Legislatif yang terindikasi mantan koruptor kepada publik dan memintaKPU untuk selektif dalam melakukan verifikasi berkas para bakal Calon Legislatif. karena sudah jelas peraturan pkpu No 14 dan no 20 tahun 2018 terkait dengan mantan koruptor,narapidana,kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba tidak bisa mencalonkan sebagai calon legeslatif.

“maka dari itu, Bawaslu Banten juga harus melihat dari peraturan itu jangan hanya berpedoman kepada undang undang No. 7 tahun 2017, jadi bila ada dalih karena hak asasi manusia, maka koruptor adalah pelanggar sesungguhnya hak asasi manusia, Karen korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang tidak bisa di tolelir”

kualisi masyarakat sipil banten untuk pemilu bersih mengharapkan bawaslu banten menjadi pengawas pelaksanaan PKPU bukan malah menjadi lembaga yang menyimpulkan peraturan kpu itu sah atau bertentangan dengan undang undang.

“Terkait dengan polemik penafsiran soal undang undang, kami sudah sampaikan ke Bawaslu banten, Bawaslu Banten itu tugasnya melaksanakan apa yang menjadi mandat sesuai undang undang bukan sebagai lembaga penafsir undang – undang” tandasnya.(Mamo/Ryd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here