Soal Larangan Mantan Koruptor Nyaleg, Bawaslu Sebut Tindakan KPU Layaknya DPR

Foto: net, Ilustrasi gambar.

Centralnews – Jakarta, Terkait larangan mantan terpidana korupsi menjadi bakal caleg, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyarankan anggota KPU untuk menjadi anggota DPR jika ingin hal demikian terjadi. Rahmat menuturkan, dalam membuat UU hanya anggota DPR yang memiliki kewenangan yang salah satunya melarang eks koruptor menjadi bakal caleg.

“Pernah diusulkan oleh Pak Fahri [Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR] kalau tidak salah, kalaupun mau teman-teman KPU membuat spirit [pelarangan caleg eks koruptor] ini menjadikan peraturan, mudah, melepaskan dirinya jadi anggota KPU, daftar jadi anggota legislatif dan kemudian membuat UU tersebut,” ujar Rahmat dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, seperti dilansir dari CNNIndonesia, Selasa (4/9/18).

Lebih lanjut, Rahmat menyebut KPU saat ini bertindak layaknya DPR yang memiliki fungsi legislasi, yakni menyusun, membahas, hingga menetapkan UU. Menurutnya, hal tersebut merupakan tindakan yang berlebihan dimana tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Jadi mereka [KPU] menempatkan sebagai badan legislasi, kekuasaan legislasi. Dan tampaknya eksekutif, karena ekseskutif dan legislasi kan. Karena UU yang buat antara kekuasaan ini,” ujarnya.

“Jadi akhirnya saya sudah membayangkan kalau mengikuti pola seperti ini teman-teman [eks napi koruptor] ini tidak akan ada di dalam daftar calon anggota dan tidak akan masuk, bermimpi pun tidak akan bisa masuk ke dalam kertas suara tersebut. Kenapa? Karena sudah dihilangkan [haknya],” terang Rahmat. (Tuti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here