Honorer Oleh Dindik Mau Dibawa Kemana? 

Centralnews – Tangerang, Kamis (06/09/18) Istilah beradabnya honorer itu Non PNS, Karyawan Honorer disekolah, Guru , Tata Usaha, penjaga sekolah, keamanan dll, itu pelaksana karyawan dibawah sebagai binaanya dindik yang dalam hal ini honorer pendidik dan kependidikan, mereka pelaksana di lapangan, karena mengingat kurangnya PNS di setiap unit sekolah, maka saya yakin tanpa mereka yang honorer itu, sekolah akan pincang dan system pendidikan tak akan ideal seperti sekarang ini.

Atau dengan kata lain bila ingin mengetahui bukti potensi andil besar mereka di dunia Pendidikan di kota ini?,mogok masal saja mereka niscaya kota ini bidang pendidikannya akan lumpuh Jangan tak percaya ! soalnya khawatir mereka membuktikan..!

Pertanyaan saya, mengapa Dinas Pendidikan (Dindik) Kab.Tengerang begitu kurang tanggap terhadap keperluan guru-guru honorer?

Sampai saat ini Dindik masih belum menerbitkan Surat Tugas untuk mereka, sebenarnya saya sangat tidak memahami bila saja ST itu sulit untuk diterbitkan.

Loading...

Apa alasannya?

Para Guru dan Staf Tata Usaha atau Non PNS pada instansi Dinas Pendidikan sebetulnya saat ini tidak muluk keinginannya mereka membutuhkan diterbitkan ST sebagai payung hukum bagi mereka, padahal disamping ST itu berguna untuk Para Honorer, ST pun berguna untuk Dindik sebagai tertib administrasi.

Seharusnya dinas Pendidikan Kab.Tangerang tidak harus lagi mencari dasar hukumnya untuk boleh atau tidaknya diterbitkan ST, saya rasa Permendikbud No.26 tahun 2017 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pun harusnya sudah cukup kuat sebagai dasar hukum diterbitkannya ST.

Bila dikemudian hari pemerintah dan dalam hal ini dindik disalahkan atas menerbitkan ST tinggal balik gugat saja permendikbud itu.

Harusnya dindik peka terhadap keperluan yang seperti itu, jangan mempersulit hal yang mudah, keinginan honorer diterbitkannya ST itu jauh dari sebelum ada perubahan perbub, sekarang persoalan menumpuk untuk dindik, guru honorer disamping teriak ST dan juga teriak masalah TPP belum lagi kebijakan-kebijakan yang membuat mereka menjadi tidak nyaman.

Halo pak Kadisdik masalah itu ya diselesaikan lah satu persatu, harusnya pada honorer:

pemerintah itu extra terimakasihlah bila pada mereka tak bisa memanjakan dengan pendapatanya tidak bisa menggaji dengan cukup tetapi penuhilah legalitas sebagai honorernya,saya tidak yakin ketika honorer berkepanjangan diperlakukan seperti itu mereka bisa konsentrasi mengajar dengan baik, tidak turun ke jalan saja itu para honorer saya rasa itu sudah cukup baik, tapi apa iya mereka akan selalu sabar dalam keadaan yang seperti itu?

Soal ST, dindik sebenarnya harus cukup cerdas menyikapinya, bila memang dianggap pengadaan ST itu monitoring kebawahnya terlalu memakan waktu, khawatir ada honorer siluman, laksanakan saja pemberian ST dengan data yang dimiliki dindik sambil terus extra ketat pengawalan data, terbitkan ST yang memiliki masa berlaku yang lebih pendek sambil terus survey ke bawah memerikasa honorer yang layak dan menyisir honorer siluman dan untuk selanjutnya bagi honorer siluman tidak berhak diberi ST.

Sebenarnya banyak cara bila dindik extra peduli dengan honorer bisa juga dengan cara ST tidak di terbitkan tetapi SK yang dari kepala sekolah untuk masing-masing honorer itu di kuatkan keberadaannya, menurut saya pelaksanaanya yaitu dengan cara:

SK yang biasa diterima para honorer itu tetap yang tanda tangan kepala Sekolah masing-masing tetapi sertakan di SK itu diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.Saya rasa Itu kekuatan hukumnya sama dan itu yang diharapkan oleh honorer guru lalu kita tetap dorong dengan SK itu untuk sertifikasi bisa.

Saya rasa banyak cara dan tidak perlu berlarut-larut masalah itu, bila dindik Peduli.(Mad/Ryd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here