APBD Prov Banten Tahun 2019 Capai Rp.12,31 Triliun Rupiah

APBD Prov Banten Tahun 2019 Capai Rp.12,31 Triliun Rupiah
Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan APBD (RAPBD) 2019 di Sekretariat DPRD Banten, KP3B

Centralnews – Serang, APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2019 ditargetkan menyentuh angka Rp.12,31 triliun. Angka itu meningkat dibandingkan APBD murni tahun anggaran sebelumnya yang hanya Rp.11,3 triliun atau mengalami kenaikan Rp 1 triliun.

Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan APBD (RAPBD) 2019 di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (13/11/2018).

Dalam pembacaan Rancangan APBD 2019, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, RAPBD disampaikan setelah sebelumnya melalui pembahasan dan sudah mendapat persetujuan bersama antara gubernur dengan pimpinan DPRD.

“Total RAPBD Provinsi Banten tahun anggaran 2019 sebesar Rp.12,31 triliun. Dengan jumlah tersebut menjadikan Banten berada pasa posisi ke depalan APBD terbesar se-Indonesia setelah Provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Papua dan Sumatera Utara,” ujarnya

Gubernur WH merinci, adanya struktur RAPBD 2019 terdiri atas pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.11,83 triliun. Itu berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 7,34 triliun, dana perimbangan Rp. 4,48 triliun dan pendapatan daerah lain-lain yang sah Rp 6,07 miliar.

Loading...

“Target pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 14,4 persen dibanding tahun anggaran 2018 sebesar Rp 10,36 triliun. Khusus untuk pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun anggaran 2018 ditargetkan Rp 5,83 triliun meningkat sebesar Rp 1,13 triliun menjadi Rp 6,96 triliun,” sebutnya.
APBD Prov Banten Tahun 2019 Capai Rp.12,31 Triliun Rupiah
Sedangkan untuk belanja daerah sebesar Rp 12,31 triliun terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 7,63 triliun. Rinciannya, pemenuhan gaji dan tunjangan PNS daerah untuk 12 bulan sebesar Rp2,21 triliun. Belanja hibah Rp2,39 triliun yang secara signifikan berubah hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang komposisinya mencapai 82,52 persen atau sebesar Rp 1,97 trilliun.

Kemudian bantuan sosial (bansos) Rp 105,97 miliar yang diantaranya dialokasikan untuk rumah tangga miskin sebesar Rp 87,5 miliar dengan jumlah rumah tangga sasaran mencapai 50.000. Bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota sebesar Rp 2,5 triliun.

“Bantuan keuangan sebesar Rp 387,69 miliar dan belanja tak terduga senilai Rp 25 miliar,” ungkap Gubernur.

Lebih lanjut dipaparkan Guberbur WH, pos belanja langsung Rp 4,5 triliun diarahkan dalam rangka melaksanakan urusan konkuren pemerintah daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

“Diantaranya penganggaran biaya operasional sekolah untuk mewujudkan pendidikan gratis. Peningkatan kualitas infrastruktur, upaya pengurangan pengangguran, pemberdayaan masyarakat desa hingga peningkatan daya saing industri,” tuturnya.

Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, maka terjadi defisit senilai Rp 307,67 miliar. Defisit akan ditutupi dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya senilai Rp 457,67 miliar.

“Dengan rencana penggunaan yaitu penyertaan modal PT Bank Pembangunan Daerah Banten Rp 125 miliar, penyertaan modal kepada PT Banten Global Development Rp 25 miliar dan untuk menutup defisit sebesar Rp 307,67 miliar,” ujarnya.

Sementara itu,  Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, penyampaian nota RAPBD tahun anggaran 2019 selanjutnya akan ditanggapi oleh seluruh fraksi melalui pemandangan umumnya. “Pengembangan umum fraksi akan digelar melalui rapat paripurna DPRD Banten Rabu (14/11/2018)” katanya. (Oki/Shofi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here