Bawaslu Imbau ASN Jaga Netralitas: Jika Melanggar Bisa Kena Pidana

Foto: net, Ilustrasi gambar.

Centralnews – Jakarta, Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Badan Pengawas Pemilu mengingatkan kembali agar Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas baik dalam pilpres maupun pileg.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, bagi ASN yang melanggar akan ada sanksi yang diterima.

“Terkait pelanggaran netralitas ASN ini bisa ada dua jalur yang ditempuh. Kalau pelanggaran administratif kita rekomendasi ke ASN, nanti direkomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan sanksi administrasi,” ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam diskusi Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, seperti dilansir dari detikcom, Senin (11/2/2019).

Selain itu, menurutnya terdapat juga pelanggaran pidana tindak pemilu yang harus diwaspadai ASN.

 
“Perlu dingat adalah di samping pelanggaran administrasi juga ada pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana pemilu. Saya contohkan misalnya gini ASN atau pejabat negara yang membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, bisa kena pidana,” kata Abhan.

“Misal ada di kepala dinas mana kemudian karena saling dekatnya dengan salah satu caleg, caleg itu difasilitasi untuk kegiatan bentuknya apa lah misalnya, dia buat kegiatan yang itu kegiatan tersebut sebetulnya program pemilih. Tapi kemudian dia buat kebijakan partai tertentu bisa masuk ke ruang itu untuk kampanye,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ASN diminta untuk tetap menjaga netralitasnya. Meskipun ASN memiliki hak pilihnya dalam pemilihan Umum


“ASN punya hak pilih, tapi tetap menjaga netralitas. Hak pilih bisa digunakan nanti 17 April,” ujarnya. (Tuti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here