Kemenhub Gelar Rakor Dengan Pemkab Pandeglang Bahas Masalah Angkutan Darat

Kasubdit Angkutan Orang antar Kota Dirjen Hubdar Kemenhub Deny Kusdiana saat koordinasi dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita di Pendopo Pamdeglang, Selasa Sore (09/07/19)

Centralnews – Pandeglang, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Sub Direktorat Angkutan Orang antarkota, Direktorat Jenderal Hubungan Darat (Dirjen Hubdar) bersama jajarannya melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait permasalahan operasional Perusahaan Otobus di Pandeglang, Selasa petang, (09/07/19).

Rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Pandeglang itu, membahas sejumlah topik seperti tarif angkutan yang melebihi ketentuan peraturan menteri dan kendaraan yang ugal-ugalan di jalan sehingga menimbulkan kecelakaan.

Kasubdit Angkutan Orang antar Kota Dirjen Hubdar Kemenhub Deny Kusdiana mengatakan, pihaknya mengakui masih ada temuan provokator dan oknum sopir bus yang sulit diatur atau tidak mau mematuhi aturan pemerintah terkait tarif angkutan. Para oknum tersebut dengan sengaja menaikkan tarif angkutan secara sepihak.

“Jadi berdasarkan aturan kami, sanksi itu ada sanksi administratif. Kalau terhadap sanksi dilapangan sendiri ada di pihak kepolisian itu, ada tindakan khusus siapa yang salah. Tapi sanksi terhadap perusahaan ada dua yakni terhadap kendaraan dilakukan pembekuan dan perusahaan juga sama pembekuan,” bebernya.

Di sisi lain, ia menegaskan, pihak manajemen PO Bus untuk tidak segan memecat provokator dan oknum sopir bus yang sulit diatur tersebut.

Loading...

Ia menambahkan, dalam rangka membantu pengawasan terhadap PO Bus, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dengan melaporkan oknum sopir yang melanggar, dengan melaporkan kepada Kementerian Perhubungan, Pemkab Pandeglang atau menajemen PO bus.

Pelaporan dapat dilakukan melalui pesan singkat atau sejenisnya dengan mencatumkan plat nomor kendaraan.
“Kami bakal kumpulkan baik itu dokumen terhadap kecelakan, visi misi seperti apa, struktur organisasi dan lainnya seperti apa kami kumpulkan. Nanti kami bakal evaluasi, dari situ bakal kelihatan bagaimana sistim manajemen yang diterapkan masing-masing perusahaan,” sambungnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menuturkan, pihaknya meminta Kemenhub untuk mengkaji usulan Pemkab terkait penyediaan layanan eksekutif jalur Kalideres-Labuan, agar para penumpang lebih nyaman.

“Masih banyak aduan masyarakat, batas atas tarif angkutan tidak bisa dikompromi lagi, stiker tarif tidak dipasang, pelayanan tidak baik dan berlaku kasar terhadap penumpang,” bebernya. (Yusuf/Sis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here