Kuasa Hukum PT IBUB Gugat Praperadilan Pemasangan Garis Police Line Polres Cilegon

Kuasa Hukum PT IBUB Gugat Praperadilan Pemasangan Garis Police Line Polres Cilegon
Kuasa Hukum PT IBUB Gugat Praperadilan Pemasangan Garis Police Line Polres Cilegon

Centralnews – Cilegon, Kuasa Hukum (KH) PT. Inovasi Barter Utama Baja (IBUB) Raden Elang Yayan Mulyana,S.H. telah mendaftarkan gugatan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri (PN) Serang, pada Kamis 22 Agustus 2019 dengan No.Perkara. 9/Pid.Pra/2019/PN.Srg tentang sah tidaknya penggeledahan, penyitaan dan pemasangan garis Police Line oleh Polres Cilegon di Jl. Bojonegara No.09 Desa Mangkunegara, Kecamatan Bojonegara, Serang, Banten.

Elang mengatakan, awalnya tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB pihaknya didatangani rombongan terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten, turut serta dalam rombongan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LKPK.

Selanjutnya, sekitar 10 menit setelah kedatangan rombongan, tiba 3 (tiga) orang oknum Polres Kota Cilegon dan satu anggota yang lain tidak diketahui identitasnya, melakukan tindakan pemasangan garis Police Line pada beberapa tempat di dalam lingkungan perusahaan PT. IBUB tanpa disertai surat tugas dan pemberitahuan terlebih dahulu atau perintah tugas secara sah dan tidak memperlihatkan pada saat melakukan penggeledahan.

“Jadi pada tanggal 18 Juli kemarin, PT IBUB didatangi DLH Kabupaten Serang, DLH Banten dan LSM LKPK, selang beberapa menit datang nih oknum Polisi dari Polres Cilegon, lalu mereka menyegel PT ini tanpa alasan dan bukti-bukti yang jelas kenapa di Police line,” Kata Yayan kepada wartawan Centralnews.co.id, Jum’at (30/08/19).

Hal ini dipertanyakan oleh kuasa hukum tentang maksud penggeledahan. “Penyitaan dan pemasangan garis Police Line karena dianggap illegal sebagaimana pasal 32, 33 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo PERKAP No.10 tahun 2009 tentang Tatacara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorius Kriminalisitik Barang Bukti, PERKAP No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, PERKAP No.3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedural Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan pasal tersebut,” lanjutnya.

Loading...

menurutnya, pemasangan garis POLICE LINE telah nyata-nyata dikategorikan sebagai upaya paksa dilakukan dalam proses penyidikan, setelah proses tahap penyelidikan dilakukan.

Sehingga pada saat penyidik, kepolisian Polres Cilegon melakukan penggeledahan disertai dengan tindakan pemasangan terhadap barang-barang milik perusahaan, atau bahkan hingga saat ini, tidak pernah memberitahukan, menunjukan surat tugas atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan keterangan bahwa sedang dilakukannya penyidikan oleh kepolisian. 

“Sebaliknya, malah melakukan penggeledahan disertai pemasangan garis Police Line terlebih dahulu, lalu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika begitu, apakah seseorang dapat dihukum terlebih dahulu, lalu kemudian dicari apa kesalahan orang itu?,” Ungkapnya.

Sehingga ini menjadi tindakan tidak sah dari aparat penegak hukum yang bertentangan secara hukum, untuk itu kuasa hukum penggugat meminta kepada ketua hakim tunggal praperadilan untuk menyatakan :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan upaya paksa Penggeledahan kepada PEMOHON adalah tidak sah menurut hukum;

3. Menyatakan tindakan pemasangan garis “Police Line” sebagai akibat dari upaya paksa Penggeledahan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah tidak sah menurut hukum;

4. Menyatakan proses pemeriksaan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah tidak sah menurut hukum

(Oki/Ryd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here