Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Dukung Revisi UU KPK

Pakar Hukum Pidana  atau Guru Besar Hukum Pidana Universita Tri Sakti, yang juga merupakan Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Indonesia Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH, MH

Centralnews- Jakarta, Pakar Hukum Pidana  atau Guru Besar Hukum Pidana Universita Tri Sakti, yang juga merupakan Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Indonesia Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH, MH menyatakan mendukung revisi Undang -Undang (UU) KPK. Menurut Andi dengan adanya revisi ini maka akan meluruskan KPK sesuai asas hukum yang berlaku.

“Saya setuju revisi UU KPK, karena itu tidak melemahkan KPK,  justru meluruskan KPK sesuai asas hukum yang berlaku,”Kata Andi, Jumat (13/09/19l
Andi menuturkan KPK harusnya tidak mensupervisi Kejaksaan dan Kepolisian, karena itu justru membuat KPK menjadi lembaga superbody.

“Jaksa di KPK seharusnya tanggung jawab Ketua KPK itu menyalahi asas, karena di setiap negara cuma ada satu Jaksa Agung, yang kami tiru itu Malaysia, satu satunya negara yang punya peruntuk hukum sendiri itubyang harus kita tiru, walaupun demikian jaksa KPK di Malaysia tetap bertanggung jawab kepada peguam Negara ataunJaksa Agung,”Jelas Andi

Andi juga mengatakan Jaksa Agung pernah mengatakan kenapa sampai jaksa KPK tanggung jawab ke ketua KPK, harusnya tanggung jawab ke Jaksa Agung. 

“Jaksa Agung itu punya asas Oportunitas, boleh menghentikan perkara, dan KPK sendiri sudah menikmatinya seperti Chandra di hentikan oleh Jaksa Agung, begitu juga dengan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto juga sama dihentikan oleh Jaksa Agung,”Ucapnya

Loading...

Selain itu Andi Hamzah juga berikan usulan terkait Calon Pimpinan (Capim) KPK, dimana panitia Seleksi (Pansel) yang menyeleksi, namun yang memutuskan nanti buka  DPR tapi DPD. “Kenapa mesti DPD, karena ini untuk menghilangkan pengaruh Partai Politik (Parpol) yang deal-deal dengan Capim KPK, itu salah satu usul saya,”tandas Andi

Perlu diketahui Presiden Joko Widodo telah menyetujui dibentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Hal ini ditandai dengan adanya Surat Presiden (Surpres) terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya Surpres ini maka pemerintah setuju untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR.(KA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here