Wakil Walikota Serang Kumpulkan Kepsek soal Penjualan LKS di Lingkungan Sekolah

Wakil Walikota Serang Kumpulkan Kepsek soal Penjualan LKS di Lingkungan Sekolah
Wakil Walikota Serang Kumpulkan Kepsek soal Penjualan LKS di Lingkungan Sekolah

Centralnews – Serang, Dinas Pendidikan Kota Serang enggan di bilang kecolongan terkait dengan penjualan Lembar Kerja siswa (LKS) yang terjadi di SLTP N 23 Kota Serang. Dikarenakan piha Dindik telah melalukan larangan semenjak 2014 yang lalu.

Seluruh kepala sekolah harus mengikuti peraturan perundang undang No. 17 tahun 2010 dan peraturan lain yang mengatur soal penggunakan buku pelajaran. Tegas Wasis Dewantoro Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang seusai pertemuan dengan Wakil Walikota Serang dan seluruh Kepala Sekolah Sekota Serang di SLTP 10. Rabu (09/10/19)

Bukan soal LKS nya, yang jadi masalah adalah saat lembar kerja siswa tersebut di perjual belikan, Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan larangan tersebut hanya saja kejadian di SLTP 23 tersebut kami tidak mengetahui lanjutnya.

“Dari 2014 juga kita sudah melarang, bahkan sebelum 2014 sudah di lakukan hanya saja 2014 Dindik menegaskan soal penjualan dan peredaranya, namun untuk kejadian di SLTP 23 tersebut kita tahu dari  laporan”

Sementara itu Wakil Wali Kota Serang, Subadri Usuludin di waktu yang sama menyampaikan bahwa ini adalah menindak lanjuti hasil sidak yang kita lalukan di SLTP N 23 Kota Serang kemarin terkait dengan jual beli Lembar kerja Siswa.

Loading...

“Ini bentuk keseriusan Pemkot Serang terkait dengan kasus jual beli LKS yang terjadi di kalanga siswa SLTP”

Hasil pertemuan dengan seluruh Kepala Sekolah tadi menghasilkan beberapa point yakni pihak sekolah sepakat untuk menyudahi peredaran LKS di likungan Sekolah, dengan perjanjian di atas matrai yang di saksikan Kepala Dinas Pendidikan dan dari pihak pemkot yakni saya sendiri sebagai wakil wali Kota.Lanjutnya

Kemudian bila kedepan di dapati ada pihak sekolah yang masih melakukan jual beli maka akan di berikan sanksi, namun sanksi apa yang akan di berikan pihak Pemkot Serang belum menjabarkan Secara rinci, bahwa di surat perjanjian yang di tanda tangani kepala Sekolah SLTP N 23 tidak di cantumkan sanksi apa yang akan di terima bila melanggar.(Mamo/Ryd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here