Menteri ATR/BPN RI Apresiasi Satgas Mafia Tanah Polda Banten

Menteri ATR/BPN RI Apresiasi Satgas Mafia Tanah Polda Banten

Centralnews – SERANG, Menteri Agraria Tata Ruang BPN RI Sofyan Abdul Djalil menyampaikan apresiasi kepada kinerja team Satgas Mafia Tanah Polda Banten di Aula Prona Lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN RI di Jalan Sisingamangaraja Jakarta Selatan.

Dalam Acara pemberian penghargaan terhadap Kapolda Banten dan kapolda Metro Jaya, Sofyan A Djalil menyampaikan pembentukan Satgas Mafia tanah merupakan program presiden untuk membatasi ruang gerak para Mafia dalam program Sertifikasi, karena ditemukan banyaknya masalah “ungkapnya.

Sofyan A Djalil menambahkan, jika dinegara lain seperti Vietnam, tanah itu tidak perlu membeli bagi investor dan bahkan disediakan, kalo tidak diberantas para mafia tanah di Indonesia ini, maka akan banyak perusahaan menarik investasinya dan berpindah ke negara lain yang tidak ada Mafia Tanah “ungkapnya.

Disela sela acara kegiatan pemberian penghargaan, Ka Kanwil BPN Banten Andi Tenri Abeng menyampaikan telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Polda Banten sebanyak 9 kali dalam 1 tahun dan rapat rapat biasa seperti diskusi, itu sering sekali untuk membahas permasalahan pertanahan dengan Polda Banten” ungkap Tenri Abeng.

Pemberian penghargaan dan Apresiasi kepada team Satgas Mafia Tanah Prov. Banten, dihadiri oleh Irwasda Polda Banten KBP Drs. I Nyoman Labha M.M mewakili Kapolda Banten yang didampingi oleh Kasatgas Pemberantasan Mafia Tanah AKBP Sofwan Hermanto, SIK,MIK bersama 16 Anggotanya. 

Loading...

Dalam Press Conference yang dihadiri Menteri Agraria Tata Ruang BPN RI Sofyan Abdul Djalil, Dirjen ATR, Irwasda dan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Irwasda Polda Banten yang didampingi Kasatgas Pemberantasan Mafia Tanah Banten, menyampaikan bahwa Target pengungkapan sejak Oktober 2018 s/d Oktober 2018 sebanyak 5 Perkara, namun atas kerjasama yang baik berhasil mengungkap 10 Perkara Mafia Tanah, “ ungkap I Nyoman Labha.

Sofwan menambahkan” dari 10 Perkara, yang menjadi skala prioritas adalah perkara memalsukan isi warkah atau lampiran persyaratan untuk memohon SHM, dalam hal ini terbitnya 5 SHM dan 9 SPPT atas nama MH di Area Wilayah Cilegon Banten, yang berdampak terganggunya pembangunan dan ancaman menarik investasinya senilai 50 Trilyun. 

Sofwan menjelaskan” terungkapnya klaim kepemilkan tanah seluas 9,4 Ha ditemukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan, SH ( yang telah meninggal th 2012) diduga menambahkan catatan dalam Buku I C Desa dengan mengisi  seolah olah bidang tanah milik KAMSAH SADIM belum beralih hak dan objeknya masih ada, selain itu ditemukan juga membuat peta ricik palsu “ ungkap sofwan.

Dari catatan yang isinya palsu,  dicantumkan ke dalam 6 item warkah permohonan penerbitan SHM “ imbuh Sofwan. Selain mencantumkan keterangan Palsu di Form Warkah dari Buku I C Desa, pelaku juga mencantumkan catatan palsu dalam Surat Waris dan Surat Keterangan Waris,  jika MH sebagai Ahli Waris KAMSAH SADIM, padahal KAMSAH SADIM tidak mempunyai anak MH melainkan Cucunya“ kata sofwan.

Dalam Surat Waris dan Surat Keterangan Waris KAMSAH SADIM, tercantum 8 orang anaknya dengan catatan huruf dan ketikan yang sama, namun ditemukan ada tambahan ketikan pada urutan ke 9 atas nama MH dengan ketikan yang berbeda “ tambahnya,
Bukan hanya itu saja yang ditemukan dalam penyidikan kami, termasuk mencantumkan letak Objek yang diklaim seharusnya masuk Kelurahan Warna Sari namun dicantumkan Kel. Rawa Arum karena ada tanda alam berupa sungai yang membatasi kedua wilayah tsb “ terang sofwan.

Untuk mensiasati supaya Objek yang dicantumkan masuk wilayah Rawa Arum, MH mengubah tanda alam sungai dengan membuat sungai buatan yang melingkari Objek yang diklaim, namun jika dicek melalui aplikasi Ploting Google, sungai buatan tidak muncul, namun yang muncul sungai alami dengan tanda biru, dan sungai alami tsb cocok dengan peta pada tahun tahun sebelumnya “ imbuh Sofwan.
Setelah MH berhasil mencukupi keterangan dalam Form Warkah, MH membujuk lurah para periode tahun 2006 atas nama JS untuk memproses dan menandatanganinya “ ungkap Sofwan.

Sekitar tahun 2006, sebanyak 5 SHM terbit atas nama MH dan satu tahun kemudian MH mengurus permohonan penerbitan 9 SPPT dengan total luas 9,4 Ha.

Kasatgas Mafia Tanah Banten melanjutkan keterangannya, muncul masalah klaim kepemilikan bidang bidang tanah diawali pada tahun 2014 dengan cara MH melakukan pemblokiran sertifikasi pihak lain, dengan dasar SPPT, 
Bukan itu saja, MH mengirimkan surat klaim kepemilikan tanah sejak tahun 2017 hingga akhir 2018 sebanyak 6 kali yang ditujukan kepada para Pimpinan Perusahaan disekitarnya dan pada tanggal 19 Nov 2018 mengirimkan surat kepada salah satu pimpinan perusahaan  dengan tembusan Presiden RI, Kapolri, Kementerian ATR BPN RI, Kapolda Banten, Gub Banten, Kanwil BPN Banten, Wali Kota Cilegon dan BPN Cilegon agar tidak melakukan transkasi jual beli dan melakukan aktifitas “ tegasnya.

Dari peristiwa tersebut secara jelas telah ditemukan ada peristiwa pidana pemalsuan dan hasil penyidikan sampai saat ini, MH terpenuhi unsur unsurnya melakukan perbuatan pidana menggunakan dokumen atau surat palsu sebagaimana pasal 263 KUHP dan telah ditetapkan sebagai Tersangka dilanjutkan dilakukan penahanan di Rutan Polda  Banten sejak 24 September 2019“ terang kasatgas.(Mamo/Ryd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here