ICW Sebut OTT Tak Akan Berhenti Jika Tak Ada Pembenahan

Foto: net, Ilustrasi gambar

Centralnews – Jakrta, Indonesian Corruption Watch mengungkapkan, operasi tangkap tangan (OTT) akan terus berlangsung jika pembenahan di sektor politik pemerintahan belum dilakukan. Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator  Divisi Korupsi Indonesian Corruption Watch Donal Fariz dalam menanggapi banyaknya kepala daerah yang terjaring dalam OTT KPK.

Menurutnya, saat ini sektor politik menyumbang persoalan korupsi terbesar yang ditangani oleh KPK. Pemerintah, lanjut dia, kurang berupaya untuk melakukan pembenahan dalam sektor politik, hingga hal demikian menjadi suatu keanehan.

 “60 persen kasus di KPK itu adalah kasus korupsi politik,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (16/10/2019).

“Di antaranya soal kepemiluan, dana kampanye, sampai dengan kemudian induknya, yakni partai politik,” papar dia.

Pencegahan korupsi, lanjut Donal, seharusnya menjadi tugas pemerintah. Masih mengutip dari Kompas.com, butuh politik komitmen tingkat tinggi bagi pemerintah, dalam hal ini presiden untuk memperbaiki, mendorong perbaikan tata kelola partai, mendorong perbaikan aspek tata kelola kepemiluan. Donal menyebut, sepanjang hal-hal tersebut tidak dibenahi, kita akan selalu melihat kepala daerah tertangkap tangan.

Loading...

“Jadi, dalam hal ini tidak ada niat serius dari pemerintah,” papar dia.

Sebelumnya,Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada kepala daerah. Kali ini, giliran Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. OTT tersebut diduga terkait korupsi di lingkungan dinas Pemerintah Kota Medan. Sehari sebelumnya, Bupati Indramayu Supendi juga dicocok komisi anti-rasuah tersebut. (Tuti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here