Permahi Tangerang Raya Laporkan Airin ke Ombudsman

Permahi Tangerang Raya Laporkan Airin ke Ombudsman
Permahi Tangerang Raya Laporkan Airin ke Ombudsman

Centralnews – Tangerang, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Tangerang Raya melaporkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany ke Ombudsman dan Gubernur Banten perihal somasi yang mereka layangkan pada Jumat (18/10/19) lalu, yang hingga kini tak digubris oleh Wali Kota Tangsel.

Dalam laporan Permahi ke Ombudsman, Wali Kota Tangsel dianggap telah melakukan maladministrasi, di mana maladministrasi yang dimaksud, adalah telah melakukan kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan merugikan masyarakat.

Athari Farhani selaku Ketua DPC Permahi Tangerang Raya mengatakan, hal tersebut dilakukan, karena tidak cepat tanggapnya respons yang dilakukan pihak wali kota mengatasi jam operasional truk barang dan ruas-ruas jalan yang ada di wilayah Kota Tangsel.

“Karena, kami menilai, wali kota dan stakeholder terkait, tidak tegas dan justru lebih memihak kepada para pengembang,” katanya, Minggu (27/10/19).

Dalam laporanya ke Ombudsman, dia menjelaskan, pihaknya menganggap Wali Kota Tangsel telah melakukan maladministrasi.

Loading...

“Maladministrasi yang dimaksud, adalah telah melakukan kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan merugikan masyarakat,” ucapnya.

Ia menegaskan, hal tersebut, juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik indonesia.

“Sementara itu, dalam laporan kami ke Gubernur Provinsi Banten, dikarenakan Kota Tangsel merupakan kota yang terletak dalam wilayah Provinsi Banten, sehingga pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahannya dikoordinasikan oleh Gubernur Provinsi Banten, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, bahwa Wali Kota Tangsel telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf F Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Di mana dalam surat laporan tersebut, bahwasannya Wali Kota Tangsel telah melanggar ketentuan pasal 7 huruf F Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Yang menyatakan, bahwa memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Hal tersebut dilakukan dikarenakan dalam rapat koordinasi pada Rabu (23/10/19) lalu Permahi Tangerang Raya tidak dilibatkan di dalamnya.

“Namun, tidak hanya itu, wali kota juga telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta telah melanggar Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, sehingga laporan yang telah Permahi layangkan kepada Ombudsman maupun ke Gubernur Provinsi Banten. Kami berharap, Wali Kota Tangsel diberikan teguran maupun sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.(Ryd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here