Pemprov Banten Harus Segera Antisipasi Penyebab Pengangguran

Pemprov Banten Harus Segera Antisipasi Penyebab Pengangguran
Pemprov Banten Harus Segera Antisipasi Penyebab Pengangguran

Cenrtralnews – Serang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten harus mengantisipasi beberapa penyebab tingginya angka pengangguran. Selain itu, pemprov juga diminta mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan membuka dialog dengan mitra kerja seluas-luasnya.

Hal itu dikatakan mantan Ketua DPRD Banten A’eng Haerudin, Rabu (06/11/19), ketika dimintai tanggapan tentang tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten tertinggi se-Indonesia. A’eng mengaku prihatin atas tingginya angka pengangguran di Banten, hingga menempati posisi tertinggi se-Indonesia.

Pria yang juga salah satu aktivis pendirian Provinsi Banten itu, meminta pemprov mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan membuka dialog dengan mitra kerja seluas-luasnya.

“Tentunya saya sangat prihatin. Namun disisi lain, saya mamahami kondisi ekonomi saat ini apalagi Provinsi Banten yang relatif masih baru namun menjadi penyangga ibu kota negara,” katanya.

A’eng berharap, Pemprov Banten mengantisipasi beberapa penyebab tingginya angka pengangguran. Pertama, banyak masyarakat urban dari daerah lain tujuan Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan namun menetap dan memiliki KTP Banten. Kedua, banyaknya industri yang pailit sehingga menimbulkan pengurangan tenaga kerja, seperti BUMN dan industri lainnya yang ada di Banten.

Loading...

Ketiga, musim kemarau yang berkepanjangan sehingga membuat petani tidak dapat menggarap sawah atau ladangnya. Keempat, isu tsunami di Banten terutama bagian selatan yang membuat tamu dan wisatawan enggan berkunjung ke pantai wilayah Banten. Kelima, isu pemindahan ibu kota yang turut berpengaruh terhadap pengusaha yang mau berinvenstasi di Banten. “Sehingga kesempatan kerja semakin tertekan,” ujarnya.

Menurut dia, evaluasi kinerja OPD berikut dialog dengan mitra dapat menjadi langkah Pemprov Banten dalam mengatasi atau mengurangi tingkat pengangguran di Banten. Adapun mitra kerja yang bisa diajak berdialog, yaitu pengusaha industri dan perdagangan serta Kadin Banten.

“Kadin Banten yang diamanatkan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Kepres nomor 17 tahun 2010. Apa konsep Kadin Banten ke depan, agar tingkat pengangguran bisa dikurangi secara signifikan. Saya punya keyakinan dan optimistis awal tahun 2020 masalah tingginya pengangguran dapat berkurang,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Banten Al Muktabar justru memilih meninjau metodologi yang digunakan BPS dalam mengukur tingkat pengangguran di Banten. Tingginya angka pengangguran di Banten bertolak belakang dengan angka kemiskinan.

“Dalam berbagai statment kita, bahwa faktanya angka kemiskinan di Provinsi Banten menurun. Bahwa logic-nya berpikir kerangka itu adalah bahwa pengangguran yang tinggi identik dengan kemiskinan yang tinggi. Karena dari pengangguran yang tinggi maka orang tidak punya penghasilan itu logikanya. Tapi faktanya kemiskinan menurun di Banten,” ucapnya.

Pihaknya mencoba berpikir positif bahwa kemiskinan di Banten yang turun merupakan dampak berkembangnya ekonomi digital. “Sehingga kasat mata atau perspektif pengangguran terbukanya tidak begitu terlihat sebagai data. Tetapi sesungguhnya saudara kita itu punya income yang memadai,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga akan meninjau waktu pelaksanaan survei yang dilakukan BPS. Hal itu untuk memastikan pada situasi apa survei dilakukan. “Dia akan sampling, apakah tepat waktunya, waktu juga menentukan. Pada saat universitas sedang diwisuda, atau saudara kita akhir dari masa studinya atau saudara kita sedang mengadu nasib dengan wilayah sekitar,” katanya.

Dalam upaya meninjau metodologi yang digunakan, pihaknya berencana bertemu dengan BPS Banten. “Logikanya di mana-mana di dunia, bahwa pengangguran orang tidak berpenghasilan. Sehingga miskin, kan begitu. Kita punya kondisi angka kemiskinan menurun lima koma sekian di bawah nasional,” ujarnya.

Akan tetapi, pihaknya tak tinggal diam. Gubernur Banten beserta kepala daerah di kabupaten/kota akan terus berupaya mencari solusi menekan angka pengangguran serta kemiskinan di Banten.

“Kita sekarang kan menggiatkan semua konektivitas dengan sektor industri yang kita tahu bersama bahwa Banten daerah industri yang besar. Upaya mendekatkan itu link and match bidang pendidikan kemudian pelatihan lalu juga magang dan seterusnya, berbagai metode kita tempuh,” ucapnya.

Kepala Disnaker Banten Al Hamidi tak menampik tingginya angka pengangguran di Banten disebabkan tingginya urbanisasi masyarakat luar provinsi ke Banten. “Jadi banyaknya urbanisasi dari luar Banten itu mencari pekerjaan dan belum tentu semua itu terserapkan, menumpuk sehingga menjadi disangka pengangguran,” katanya.

Pemprov Banten tidak bisa mencegah tingginya angka urbanisasi ke Banten. Sebab, undang-undang sendiri tak melarang warga mengadu nasib di luar provinsi kelahirannya. “Sekarang data yang kita lihat 1,5 juta lebih yang bekerja, kalau data BPS 1,6 juta. Itu 70 persen dari luar Banten yang saat ini bekerja di Banten yang formal,” ucapnya.

Masalah penyumbang angka pengangguran di Banten berikutnya kemarau panjang, yang membuat petani tak bisa menggarap lahan. Sehingga, dikategorikan BPS sebagai pengangguran. “Itu juga berpengaruh terhadap naiknya angka pengangguran di Banten,” katanya.

Menurut pengamatannya, lonjakan pencari kerja akan meningkat pada momentum pascalebaran serta musim kelulusan sekolah tingkat menengah atas. “Kalau melihat dari kalau selesai dari pascalebaran adanya pelonjakan pencari kerja antara 7 sampai 10 persen dari total jumlah penganggur.

Terkait lulusan pendidikan SMK yang mendominasi angka pengangguran di Banten, ia menjelaskan, jumlah SMK di Banten mencapai 740, 80 di antaranya berstatus negeri. Terdapat beberapa jurusan yang disediakan tak dengan kebutuhan pasar.

“Contoh, yang 740 SMK ini kebanyakan bisnis perkantoran, kan itu mau di tempatkan di mana? Kalau itu walaupun ada yang tidak terserap tidak menyumbang angka terbesar. Yang jelas soal kejuruannya. Kalau misal kejuruan perkantoran dia mau ngantor dimana gitu kan. Kalau bisnis, berbisnis di mana. Sehingga ada beberapa kejuruan yang tidak dapat ditampung,” katanya.

Ia mengungkapkan, masalah pengangguran di Banten tak disebabkan urbanisasi dan musim kemarau. Praktik percaloan tenaga kerja juga masih menjadi masalah. “Jadi untuk masuk ke perusahaan itu dimintai duit. Kalau rata-rata di atas Rp 5 juta lah ya. Itu juga menjadi faktor penyebab bahwa sulitnya calon tenaga kerja lokal untuk masuk ke perusahaan,” ujarnya.

Percaloan ini biasanya melibatkan beberap oknum, seperti aparat desa setempat maupun dari sponsor. Pemprov sendiri sulit memberantasnya karena sampai saat ini belum pernah ada warga yang melapor.

“Itu kan sebenarnya termasuk delik aduan. Karena kita belum pernah menemukan, saya sendiri berkoar-koar tolong coba buktikan. Itu enggak ada yang bisa membuktikan tapi itu terjadi praktiknya. Itu pidana kalau memang terjadi ranahnya sudah kejahatan,” ucapnya.

Untuk menekan angka pengangguran, pemprov sudah mengeluarkan Pergub Nomor 9 Tahun 2018. Isinya mewajibkan perusahaan melaporkan lowongan kerja pemerintah. Namun lagi-lagi masalah tak selesai. Perusahaan di Banten masih banyak yang membandel enggan melaporkan lowongan kerja.

“Seandainya harus ada jatah 70 persen Banten 30 persen orang luar, kan tidak diatur juga dalam UU, bahkan melanggar UU dasar yang seperti itu,” katanya.(Ryd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here