Larangan Mudik, Ekonom Sebut Pulau Jawa Kehilangan 160 T

Sejumlah pemudik bersiap menaiki bus di terminal Bekasi, Jawa Barat, Kamis (23/4/2020). Menurut data Dinas perhubungan Bekasi jumlah pemudik jelang tenggat waktu pelarangan mudik oleh pemenrintah pusat pada Jumat (24/4/2020) meningkat hingga delapan persen daripada hari sebelumnya. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/aww.

Centralnews – Jakarta, Presiden Joko Widodo  (Jokowi) telah resmi melarang masyarakat untuk mudik ke daerah sejak 24 April – 1 Juni 2020.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengatakan, dampak ekonomi dari pelarangan mudik ke Pulau Jawa cukup signifikan.


Ia memprediksi, akan terjadi kehilangan pendapatan di Pulau Jawa sebesar Rp 160 triliun. Fithra menghitung jumlah tersebut berdasarkan rata-rata orang mudik setiap tahunnya, dan mayoritas penduduk yang mudik terjadi di Pulau Jawa.

“Ini karena rata-rata spending atau pengeluaran pemudik mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta per orang. Kalau dari pola spendingnya 30% untuk ke bisnis angkutan umum, perjalanan, akomodasi, dan perhotelan. Sisanya [70%] itu dibelanjakan di daerah masing-masing,” kata Fithra kepada CNBC Indonesia yang dikutip oleh Centralnews.co.id, Jumat (24/4/2020).

Kendati demikian, menurut Fithra, kehilangan pendapatan Rp 160 triliun ini bukan suatu masalah yang besar, karena ini juga pada akhirnya berdampak jangka panjang, agar virus covid-19 tidak menggerogoti perekonomian Indonesia.

Loading...

Berdasarkan perhitungannya, apabila pandemi bertahan sampai 6 buka, pertumbuhan ekonomi nasional akan -0,84%. Estimasi ini lebih buruk dari skenario terburuk pemerintah yang mencapai -0,4%.

Ditulis CNBC Indonesia, Sementara, apabila pandemi bisa dikontrol hanya dengan jangka waktu 3 bulan, paka pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di atas 2%.

“Itu kalau pandemi bisa dikontrol tidak lebih dari empat bulan. Kalau enam bulan ke atas, bisa minus. Tapi kita melihat dampak jangka panjang, penutupan jalur mudik sudah tepat,” kata Fithra.

Imbas dari penutupan jalur mudik menurut Fithra akan terdapat potensi pemutusan hubungan kerja hingga lebih dari 1 juta orang orang.

“Jawa Barat ada potensi PHK hingga 700 ribu orang, Jawa Tengah 400 ribu orang, dan Jawa Timur ada 300 ribu orang. Ada lebih dari 1 juta orang di PHK,” tuturnya. (TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here