ABM Sebut WH Minim Pemahaman Soal Perbankan

Centralnews – Serang, Gubernur Banten, Wahidin Halim menghadiri kegiatan Focuss Group Disscusion yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Urang Banten (PUB) pada Jumat, 29 Mei 2020.

Hadir dalam acara tersebut tiga narasumber utama yakni Gubernur Banten Dr. H. Wahidin Halim, M.Si, Kepala KR I OJK Jakarta & Banten, Dr. Dhani Gunawan Idat, Wakil Ketua PUB Bidang Ekonomi, Dr. Rizqullah. Juga terdapat sejumlah Peserta Aktif, antara lain: Bupati Pandeglang Periode 2000 – 2005, 2005 – 2009, H. A. Dimyati Natakusumah, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, H. Benyamin Davnie dan Bupati Kabupaten Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. Serta sejumlah Peserta lainnya yang telah diundang khusus oleh Panitia.

Gubernur Banten dalam FGD sesi ke-3 tersebut menjelaskan tentang klaim upayanya selama beberapa tahun terakhir untuk penyelamatan Bank Banten.

Ia menyebut, penyertaan modal yang akhirnya tidak jadi di gelontorkan karena berbagai pertimbangan. Menurutnya, alasan pemindahan RKUD sebagai langkah penyelamatan, Hasil due diligence BRI dan Mega Corporate yang berakhir dengan mundurnya Bank Banten, ketidakmampuan Bank Banten untuk membayar gaji ASN bulan Mei dan Juni 2020 lantaran uangnya tidak ada. 

Menanggapi hal tersebut, Aliansi Banten Menggugat (ABM) dan Gerakan Cinta Rakyat Banten (GETAR BANTEN) menegaskan sikapnya dalam upaya penyelamatan Bank Banten.

Loading...

Arwan, Ketua Aliansi Banten Menggugat (ABM) yang juga Ketua GETAR BANTEN menerangkan beberapa poin.

“Dari Diskusi tersebut akhirnya kami bisa menilai terkait sikap dari pernyataan Saudara Gubernur Banten terhadap Aksi Penyelematan Bank Banten menurut “Versinya” itu,” kata Arwan Ketua ABM, Senin (1/6/2020).

Ia menyimpulkan, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terkesan minim pemahaman terkait perbankan.

“Banyak hal yang sudah kami catat dan garis bawahi, dan itu cukup menggelikan bagi karena banyak yang bertolak belakang. Bahkan ada data informasi yang tidak sesuai dalam penyampaiannya,” tuturnya.

Menurutnya, hal-hal seperti itu akan diedukasikan kepada masyarakat, agar memahami tentang kondisi yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan.

“Kalau mau kita bedah itu pernyataan WH soal penyelamatan Bank Banten, terlalu banyak untuk dimuat dalam halaman media, maka kita akan membuat Jurnalnya untuk diketahui publik, serta menjadi dasar pertimbangan berbagai lembaga tinggi negara yang akan kami kirimkan hasilnya, untuk menilai langkah-langkah WH yang kami anggap ceroboh dan justru malah memperburuk keadaan,” terangngnya.

Arwan mengaku, Inti dari yang telah disampaikan WH saat FGD merupakan upaya pembenarannya yang dinilai tidak solutif.

“Jadi kami nilai itu tidak lebih dari upaya pembenaran versinya sendiri, dan sama sekali tidak solutif,” tegas Arwan

Kemudian, soal rencana Pemisahan Bank Banten di bawah Pemprov langsung sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di luar Banten Global Development (BGD), Arwan menyebut, rencana tersebut tak kunjung di laksanakan.

“Padahal itu langkah utama yang seharusnya dilakukan WH dalam upaya perbaikan Managemen dan memperkuat posisi Bank Banten agar tidak di bawah BGD, tapi di bawah Pemprov langsung sebagai pengendali,” katanya. (Drie/TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here