Predikat WTP dari BPK, Pemkot Serang Punya PR soal Pengelolaan Dana BOS

Centralnews.co.id

Centralnews – Serang, Pemerintah Kota Serang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2019 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tertinggi yang didapat Pemerintah Kota Serang ini merupakan tahun ketiga secara berturut-turut mendapatkan opini yang sama meskipun ada catatan penting terkait dengan pengelolaan belanja Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian, kembali di dapat Pemerintah Kota Serang dalam hal pengelolalan keungan tahun anggaran 2019, hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah di lakukan BPK atas laporan Keungan Pemerintah Kota Serang, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah di laksanakan.


Sementara itu Walikota Serang, Safrudin saat di konfirmasi seusai acara Penyerahan Loporan hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan tahun Anggaran 2019, di BPK RI, Banten, menyampaikan, hal itu merupakan salah satu kebanggaan, dan untuk ketiga kalinya Kota Serang mendapat predikat Wajar tanpa pengecualian.

Untuk diketahui, WTP adalah sebuah tolak ukuran laporan keuangan yang ada di pemerintah baik Kota maupun Kabupaten, oleh karena itu pada hari ini Pemerintah Kota Serang untuk ketiga kalinya Kota mendapatkan predikat WTP.

“Ini sebagai tolak ukur pengelolaan keuangan di Kota Serang sudah mendekati kebenaran, meskipun masih ada temuan temuan. Ini yang ketiga kali, tiga tahun berturut turut, ini menjadi kebanggan,” katanya.

BPK mencatat, Kota Serang memiliki Pekerjaan rumah soal pengendalian Pengelolaan dana BOS  serta Dana pembangunan jalan dan hal tersebut harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Serang. Menanggapi hal tersebut, Walikota Serang, Safrudin menyampaikan akan segera menindak lanjuti temuan tersebut. Dan bentuk pengendalian pengelolaan dana BOS selama ini hanya pengawasan saja mengingat pengelolaan yang di lakukan oleh pemerintah pusat langsung kepihak sekolah.

Loading...

“Sebenernya bukan tidak ada pengendalian, karena dana BOS itu turunnya langsung ke sekolah jadi pengendaliannya hanya pengawasan penyelesian pekerjaan dan termasuk Surat Pertanggung jawabannya,” terangnya.

“Sementara itu Kota Serang mengalami kerugian daerah sebedar 600 juta, akibat Surat Pertanggung Jawaban Dana BOS yang tidak jelas.” tandasnya. (Mamo/TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here