Anggota DPR Nilai Kemenhub Kurang Tegas dalam Menarik PNBP ke Swasta

Foto: net.

Centralnews – Jakarta, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinilai masih kurang tegas dalam menarik penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya terhadap pelaku usaha swasta.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dari fraksi PDIP.

“PNBP dalam lingkup transportasi bisa digunakan secara optimal untuk melayani warga negara kita. Kemenhub nampaknya cukup kewalahan untuk menarik PNBP,” kata Rifqi dalam rapat kerja antara Komisi V dengan Kemenhub, Kementerian PUPR, dan Kemendes PDTT, di Jakarta  seperti dikutip dari detikfinance, Rabu (15/7/2020).

Lebih lanjut,ia menyebut seperti dalam penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kepada para Agen Pemegang Merek (APM) atas 23 merek di tahun 2017 saja, Kemenhub hanya bisa menarik sekitar Rp 147 miliar dari total yang seharusnya ialah Rp 700 miliar.

“Jumlah unitnya tidak kecil, hampir 6 juta unit kendaraan bermotor. Nilainya (PNBP) hampir Rp 700 miliar. Di 2018-2019 dan seterusnya kita belum tahu. Dan dari angka itu baru 21% yang bisa ditarik,” kata Rifqi.

Loading...

Selain itu, Rifqi juga memamparkan hal serupa dengan penarikan PNBP bagi kapal-kapal tongkang yang melakukan alih muat ke kapal mother vessel di sebuah pelabuhan atau area Ship to Ship Transfer (STS).

“Di laut Kemenhub telah memberikan konsesi pada STS terminal yang konsesinya tidak tanggung-tanggung lebih dari 45 tahun. Di Kalimantan Selatan itu ada 1 STS yang dilalui oleh ribuan tongkang untuk disalin ke vessel. Kalau kita hitung nilai transaksi dari tongkang-tongkang ke vessel itu hampir Rp 11 triliun. Sementara PNBP yang diterima negara hanya Rp 200 juta. Konsesinya 45 tahun lebih,” ungkap dia. (TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here