PNS Bisa Diberhentikan Tidak Hormat Jika Terlibat Jadi Peserta Pemilu

Foto: net, Ilustrasi gambar.

Centralnews – Jakarta, Berdasarkan dengan aturan baru yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pegawai Negeri Sipil ( PNS) yang menjadi peserta pada kontestasi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum kini dapat diberhentikan dengan tidak hormat, jika mereka tidak mau mengundurkan diri.

“PNS yang melanggar kewajiban tersebut diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS,” kata Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto, seperti dilansir dari Antara oleh Kompas.com dan dikutip kembali oleh Centralnews.co.id, Selasa (28/7/2020).

Hal ini bertujuan untuk, mengakomodasi usulan dan masukan PNS, baik di instansi pusat dan pemerintah daerah. Meenurutnya, bila merujuk pada aturan yang lama, maka PNS yang mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah diberhentikan dengan hormat. Selain mengatur hal tersebut, beleid baru juga mengatur pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka dalam sebuah perkara pidana.

“Pemberhentian sementaranya bukan pada saat akhir bulan sejak ditahan, melainkan sejak yang bersangkutan ditahan itu langsung diberhentikan sementara,” kata dia.

Masih mengutip dari Kompas.com, PNS tidak lagi diberhentikan dengan tidak hormat bila kelak diputus bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana umum. Hal itu disebabkan frasa ‘tindak pidana umum’ yang sebelumnya terdapat di dalam PP Nomor 11/2017 telah dihapus di dalam PP Nomoro 17/2020. Meski demikian, PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat bila divonis bersalah dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, jika melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan dengan jabatannya. (TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here