Dalam RDP TORA, Dewan Klaim Permintaan Pemkab Lebak Tak Mendasar

Centralnews – Lebak, Anggota DPRD Lebak H.Maman Sudirman, mengklaim Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lebak tidak mendasar dan tidak ngotot minta konvensasi lahan 60 persen atas perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) di Lebak. 

“Patut kami pertanyakan, apa yang mendasari Pemkab ngotot minta konfensasi 60 persen, atas perpanjangan HGU perkebunan di Lebak. Kami juga berharap Pemkab mampu berpikir jernih dan tidak ngotot dengan permintaanya tersebut,” katanya,Selasa (1/9) di forum RDP TORA,yang digelar diruang paripurna DPRD Lebak.

Sementara, Alkadri Assisten Daerah (Asda) satu Pemkab Lebak, bersikukuh bahwa Pemkab tidak akan memproses rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, jika pihak perusahaan tidak memberikan konfensasi sebesar 60 persen. 

“Kami (Pemkab Lebak-red) tidak akan memproses rekom perpanjangan HGU tersebut. Jika pihak perusahaan tidak memberikan konvensasi 60 persen. Tapi akan lain halnya,  jika perusahaan sepakat ya kami pun siap memfasilitasinya,” sergahnya.

Sementara itu, Ilman Perwakilan Kantor wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, memaparkan dengan memberikan contoh HGU PT Bantam Preanger yang telah habis sejak 2002 lalu. Akan tetapi secara keperdataan perusahaan tersebut masih memiliki hak untuk memperpanjangnya kembali.

Loading...

“Secara keperdataan, PT Bantam Preanger masih memiliki hak untuk memperpanjang HGU nya tersebut. Karena itu tahun 2016 kami melakukan  pebgukuran tata batas HGU PT Bantan di Leuwidamar dan Cimarga,” ujarnya. .

Perwakilan PT.Bantam Preanger,Andi pada RDP tersebut mebyampaikan pendapatnya. Bahwa selama 18 tahun PT Bantan telah berupaya meloby Pemkab Lebak, untuk melahirkan rekomendasi perpanjangan HGU, akan tetapi selalu gagal,  karena soal konfensasi tidak adanya kata sepakat.

” Tapi jika memang dalam Perpres dan PP 86 tentang TORA, kami harus melepas ast 20 persen, kami akan mengijuti aturan tersebut. Ya termasuk mengubah arah usaha PT Bantam sesuai tata ruang wilayah, dari HGU perkebunan ke HGB permukiman,” tutur Andi.

H.Rahmat  Perwakilan Kepala Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar, dalam RDP tersebut menuturkan, jika hingga saat ini lahan HGU PT Bantam digarap masyarakat. Senya utu bukan untuk.mengubah hak kepemilikannya,melainkan sebatas hak garap senata.

“Dulu dan sekarang, lahan HGU tersebut tidak ada masalah. Karena rajyat Wantisari pada dasarnya hanya menggarap untuk bercocok tanam dalam. Tanpa ada niatan mengubah hak kepemilikannya,” terangnya.

Disimpulkan pada rapat yang dipimpin Junaedi ibnu Jarta, Wakil Ketua dua DPRD Lebak itu.  Bahwa pihak Penkab Lebak di tekankan untuk segera menutaskan persoalan sengketa perpanjangan HGU di Lebak, dengan tidak mengabaikan azas keadilan. 

“Kami.minta Pemkab segera menuntaskan persoalan l perpanjangan ijin HGU ini. Sehingga tidak lagi terkatung-kaying tanpa kejelasan. DPRD Lebak pun merekomendasikan,agar setiap pembahasan HGU senantiasa melibatkan DPRD Lebak,” tandasnya. (Drie/TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here