Pemkab Hambat Rekomendasi HGU, DPRD Lebak Sarankan Pengusaha Tempuh Solusi Hukum

Centralnews.co.id

Centralnews – Lebak, Jika rekomendasi perrpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak juga  ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, DPRD setempat berharap agar para pengusaha tersebut mencari solusi penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Diungkapkan Dindin Nurohmat, Ketua DPRD Lebak, yang mana dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Selasa kemarin, antara perwakilan  pengusaha perkebunan, Pemkab Lebak, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Banten, BPN Lebak,Kantor Pajak Pratama (KPP) Pandeglang-Lebak serta instiitusi terkait lainnya, Kala itu Dindin  mengingatkan, agar Pemkab Lebak dan BPN, secepatnya menuntaskan persoalan perpanjangan HGU di Lebak yang belasan tahun prosesnya mengendap tanpa kepastian.

“Kami ingatkan, agar para pemangku kepentingan, baik Pemkab mauoun BPN , agar segera menuntuntaskan polemik perpanjangan HGU di Lebak,kami pun berharap gunakan setiap kebijakan sesuai aturan. Konteksnya, semata-mata untuk kesejahteraan dan peningkatan perekonomian rakyat,,” katanya, Kamis (3/9).

Kata Dindin lagi, RDP sejenis  ini untuk kali ketiga dilaksanakan DPRD Lebak. Akan tetapi, resfon penyelesaiannya  dari para stake holder di Pemkab tidak kunjung dirasakan. Akibat permintaan konfensasi Pemkab 60 persen atas lahan HGU belum  disepakati pihak perusahaan.

Karena itu, lanjut Dindin,  jika di kali ketiga polemik perpanjangan HGU di Lebak tidak juga tuntas. Maka dirinya mempersilahkan para pihak  berkepentingan, untuk menggulirkan penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Loading...

” Ya, karena upaya fasilitasi dewan juga cenderung mentok dan tak lagi didengar. Maka.untuk kali terakhir RDP ini, kami berharap ada solusi terbaik dari para pihak berkepentingan. Jika tidak, silahkan tempuh solusinya melalui jalur hukum. 

Agus Sutrisno, Kepala Badan Pertanahan (BPN) Lebak, menegaskan bahwa secara keperdataan, seperti halnya dengan HGU PT.Bantam Preanger, mereka  itu  masih memiliki hak untuk memperpanjang kembali HGU nya.

” Ya, jika sudah diperpanjang,  nanti apakah diubah dari HGU ke Hak Guna Bangunan (HGB). Kan bisa disesuikan dengan tata ruang wilayah, Lebak saat ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Alkadri Asissten Daerah ( Asda) satu Pemkab Lebak. Dalam keterangannya di forum RDP DPRD Lebak, tetap.keukeuh (Ngotot- red). Dimana menurutnya, Pemkab Tidak akan merekom permohonan perpanjangan HGU, jika konfensasi 60 persen tidak dikabulkan pihak perusahaan perkebunan. 

” Aturan itu kan ada di kami (Pemkab-red). Jadi silahkan, jika sanggup 60 persen, maka kami akan fasilitasi proses perpanjangan dan tata ruangnya. Jika tidak, ya tak.akan kami proses,” sergahnya.

Untuk diketahui, sebanyak 20 lebih HGU perkebunan  swasta dan Badan Usaha Millik Negara (BUMN) di Kabupaten Lebak telah habis masa berlakunya. Belasan tahun pula Pemkab terkesan mengulur waktu dalam memberikan rekomendasi, konon itu terjadi karena perusahaan merasa keberatan dengan permintaan Pemkab Lebak, terkait konfensasi 60 persen atas lahan HGU tersebut. (Drie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here