Pilkada 2020, KPAI Minta Anak-anak Tak Dilibatkan dalam Kampanye

Foto: net, Ilustrasi gambar.

Centralnews – Jakarta, Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Susanto berharap anak tidak dilibatkan dalam kampanye.

 “Dengan surat edaran ini, diharapkan praktik-praktik kampanye pemilihan di tingkat daerah tidak menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik,” ujar Susanto dalam acara penandatanganan surat edaran bersama (SEB) tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 yang ramah anak, di Kantor Kementerian PPPA, seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (11/9/2020).

Lebih lanjut, ia menjelaskan Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah ditegaskan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik. Ia mengatakan, mandat negara yang tercantum dalam UU tersebut harus dipastikan untuk diterapkan agar proses politik dalam pilkada benar-benar mengacu pada mandat tersebut. Tak hanya itu, kata dia, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlindungan anak juga merupakan kewenangan wajib daerah yang harus dilakukan.

 “Maka bukan hanya proses politik saja yang tidak menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik, tetapi diharapkan dalam proses debat pilkada juga memasukkan topik dan tema perlindungan anak,” kata dia.

Ia menceritakan dalam debat pemilu pada 2019 lalu, isu perlindungan anak juga dijadikan bahan dan materi sehingga ia mengharapkan hal yang sama untuk gelaran Pilkada 2020. Oleh karena itu, ia pun berharap masyarakat bisa memilih calon kepala daerah yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak demi masa depan bangsa. Adapun SEB tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2020 yang ramah anak ditandatangani KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPAI, dan Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Perlindungan Anak (PPPA).  (TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here