Hutang Pemorov Banten ke PT SMI Berbau Maladministrasi

Foto: net, Ilustrasi gambar.

Centralnews – Serang, Resmi sudah, Pemprov Banten berhutang Rp 851,7 miliar tahun ini, yang akan masuk ke dalam APBD Perubahan tahun 2020. Sisanya, Rp Rp 4 Triliun, akan dipakai tahun depan.

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengklaim pinjaman Rp 4,8 triliun itu digunakan untuk Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai arahan Presiden Jokowi dan penyelesaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 Banten agar mencapai target, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,30 persen, kondisi jalan yang sesuai spesifikasi teknis mencapai 71,3 persen, kondisi jalan dan jembatan mantap mencapai 100 persen, penyelesaian jalan baru provinsi 100 persen dan unit sekolah baru yang terbangun 29 unit. 

Hutang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itundi anggap dosen Untirta, Ikhsan Ahmad, berbau maladministrasi dan tidak tepat sasaran. Lantaran hutang tersebut sebagian digunakan untuk membiaya proyek infrastruktur yang sudah direncanakan oleh Pemprov Banten yang terkendala pembangunannya karena hantaman badai covid-19. Sehingga tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lapisan bawah.

“Diduga berpotensi maladministrasi. Pasalnya, dana pinjaman tersebut dalam penjabaran rincian programnya mengalihkan peruntukkan program PEN dari peruntukkannya untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemik covid, kepada kelanjutan projek-projek pengusaha yang telah di refocusing,” kata dosen Untirta, Ikhsan Ahmad, melalui pesan singkatnya, Rabu (16/09/2020).

Menurut Ikhsan Ahmad, tidak seharusnya WH mengakali pinjaman itu untuk membiayai proyek Pemprov Banten, karena hal itu sudah di atur dalam Undang-undang (UU) nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus.

Loading...

Kemudian penggunaan pinjaman dari PT SMI untuk kepentingan PEN juga di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 pasal 1 ayat 1, yang mengatakan bahwa program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. 

“Pinjaman tersebut semestinya lebih fokus kepada program penanganan pemulihan perekonomian masyarakat dengan dampak signifikan. Argumentasi melanjutkan proyek-proyek yang direfocusing demi tercapainya RPJMD Banten bisa dinilai kurang berpihak pada realitas kebutuhan masyarakat saat ini,” terangnya.

Ikhsan Ahmad menjelaskan kalau pinjaman dari PT SMI itu nantinya akan di gunakan oleh WH untuk membiayai pekerjaan pelebaran jalan Pakupatan-Palima yang notabene Kerangka Acuan Kerja (KAK) lelang yang disahkan pada tanggal 21 Februari 2020 dengan nilai pembiayaan perencanaannya sekitar Rp 20 Milyar lebih, yang nantinya akan dibiayai kembali lewat PEN sebesar sekitar Rp 12 Milyar.

Kemudian pembangunan sport center sebesar Rp 430 Milyar, juga sudah ditetapkan pemenang lelangnya, dalam dokumen lelangnya tanggal 6 Februari 2020 tertera jelas bukan merupakan bagian dari proyek untuk penanggulangan dampak covid-19. 

“Argumentasi pembangunan ekonomi paska pandemi di anggap tidak tidak cocok. Lebih dekat pada dugaan adanya kepentingan agenda politik pencalonan gubernur kedepan. Ditambah kondisi ini membuat masyarakat Banten harus menanggung bayar hutang dan bayar bunga pinjaman tersebut melalui pajak,” tegasnya. (Yandhi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here