Soal Omnibus Law, Serikat Buruh akan Tempuh Jalur Konstitusional

Foto: net, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita.

Centralnews – Jakarta, Pemerintah dan DPR dinilai telah membohongi kalangan buruh terkait pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020).

Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita. Ia mengaku sempat berkomunikasi dengan sejumlah anggota DPR dan wakil pemerintah terkait rencana pengesahan RUU Cipta Kerja. Tapi mereka selalu mengatakan RUU itu tak akan buru-buru disahkan.

“Saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman dari DPR, pemerintah memang tidak ada dikatakan akan disahkan 8 Oktober. Mereka justru bilangnya tidak akan secepat itu, tidak terburu-buru banget. Ternyata justru dimajukan, dan itu membuat kita shock banget,” kata Elly saat ditemui di Kantor Sekretariat KSBSI di Cipinang Muara, Jakarta Timur, seperti dikutip dari detikcom, Selasa (6/10/2020).

Lebih lanjut ia menuturkan, bisa bisanya mereka harus bohong seperti itu.

“Okelah mereka bohong soal isi materinya tapi masak sampai tanggal pengesahan saja harus berbohong,” imbuhnya masygul.

Loading...

Tak hanya itu, lanjut Elly, hal lain yang membuat pihaknya kecewa dan marah yaitu pengesahan UU Cipta Kerja itu justru dilakukan ketika dua pemimpin kaum buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea tengah memenuhi undangan Presiden Jokowi di Istana Negara.

“Ini ada apa, kenapa? Ketika pimpinan serikat buruh dipanggil ke Istana, tiba-tiba DPR dengan leluasa mengetok palu,” ujarnya.

Atas hal tersebut, Elly dan KSBSI juga akan menempuh perjuangan lain secara konstitusional, yakni mengajukan banding ke Mahkamah Konsitusi.

Seperti diketahui, sejak kemarin sebagian buruh sudah berunjuk rasa dan melakukan aksi mogok menentang UU yang baru disahkan tersebut.

“Kami akan judicial review ke MK, kami sedang mendalami dan mengkaji ulang pasal-pasal yang selama ini merugikan dan tak berpihak ke kalangan buruh,” ujar Elly. (TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here