Puluhan Ribu Buruh Kepung Pemkab Serang Tolak Omnibus Law

Centralnews.co.id

Centralnews – Serang, Puluhan ribu buruh dari Kabupaten Serang, mengepung kantor Bupati, mendesak agar lembaga legislatif dan eksekutifnya ikut serta menolak pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah disahkan oleh DPR, pada 05 Oktober 2020 lalu.


Akibatnya, akses lalulintas lumpuh. Kemudian, artian buruh terlihat mengular sekitar satu kilometer sebelum kantor Pemkab Serang.


Di depan kantor Pemkab Serang, sudah dipasangi kawat berduri, membentang sekitar 200 meteran. Kemudian antrian buruh mengular sekitar satu kilometer, hingga depan kantor Polres Serang Kota (Serkot). Arus lalulintas pun tersendat, akibat banyaknya buruh yang berdemonstrasi.


Menurut massa buruh yang berdemo, mereka mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan dalam penerapan UU Ciptaker, karena halamannya selalu berubah. Mereka pun berani berargumen setiap pasal di dalam undang-undang cilaka itu, karena sudah mempelajarinya secara pasal per pasal.


“Undang-undang cipta kerja tidak layak menjadi undang-undang, itu bukan hoax. Mana undang-undang yang sampai sekarang berubah terus halamannya. Maka hoax mana yang disebut, kami berani bertanding menunjukkan pasal pasal yang disebut hoax itu. Jika sekarang karyawan tetap, setelah undang-undang ini ditetapkan, maka akan menjadi pegawai kontrak seumur hidup,” kata Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten, Intan Indria Dewi, dalam orasinya, Rabu (14/10/2020).


Menurut Intan, UU Omnibus Law menghapuskan status pegawai tetap dan seluruh karyawan nantinya menjadi pegawai kontrak seumur hidupnya, hingga hari tua nanti. Sehingga menurut Intan, UU Ciptaker harus dibatalkan.


“Pasal 66 Undang-undang Ciptaker dihapuskan namanya batasan pekerjaan outsorcing. Maka semua pekerjaan dapat di outsorcingkan, maka tidak ada kepastian pekerjaan dan pendapatan,” terangnya.


Sebagai perwakilan buruh perempuan, Intan menerangkan kalau buruh di Kabupaten Serang di dominasi wanita, namun mendapatkan perlakuan yang tak layak dari pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif.


“Di Kabupaten Serang ini mayoritas yang bekerja adalah perempuan, tapi tidak di anggap. Sebagai pekerja kita mengharapkan kepastian bekerja, tapi Undang-undang cipta kerja yang disahkan menghapuskan kepastian kerja dan pendapatan,” jelasnya. (Yandhi/TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here