PMII Banten Minta DPRD Secara Resmi Menolak UU Cipta Kerja

Centralnews.co.id

Centralnews – Serang, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia beserta seluruh pimpinan cabang PMII se-Banten mendatangi kantor DPRD.

Kedatangan aktivis mahasiswa itu disambut oleh Wakil ketua DPRD Banten, M. Nawa Said Dimyati, di ruangan DPRD Banten.

A. Solahuddin, ketua PKC PMII Banten, menyampaikan kedatangannya perihal penolakan UU Cipta Kerja (omnibus law) serta meminta DPRD provinsi Banten secara institusi untuk ikut serta menolak.

“PMII secara nasional sejak awal penetapan UU Cipta Kerja (omnibus law) telah melakukan protes di semua daerah, bahkan pengurus cabang PMII di Banten sudah berkali-kali melakukan aksi demonstrasi, sekarang ini jika DPRD Banten pro terhadap rakyat maka kita meminta institusi DPRD provinsi Banten untuk ikut serta menolak”, Ungkap Solahuddin saat berdialog.

Menurut Solahuddin, UU Cipta Kerja (omnibus law) dalam prosesnya melanggar prinsip kedaulatan rakyat seperti diamanatkan UUD 1945 serta tidak mencerminkan asas keterbukaan sebagaimana amanat UU No 12 tahun 2011, disamping UU Cipta Kerja dianggap merugikan masyarakat.

Loading...

“Hasil kajian kita bahwa UU Cipta Kerja (omnibus law) merugikan masyarakat kecil, terutama buruh, kelompok marjinal seperti masyarakat hukum adat, pegiat lingkungan serta mengarah pada komersialisasi pendidikan”, imbuhnya.

M. Nawa Said Dimyati menyambut baik apa yang disampaikan oleh PMII Banten, ia mengapresiasi langkah-langkah kritis yang telah dilakukan mahasiswa mengenai UU Cipta Kerja (omnibus law) dan akan menyampaikan ke pemerintah pusat.

“Saya menyambut baik atas kritik serta aksi moral yang telah dilakukan PMII Banten dan seluruh elemen mahasiswa serta masyarakat lainnya, tuntutan-tuntutan yang disampaikan PMII Banten akan kami sampaikan ke pemerintah pusat”, ungkap Nawa Said saat melakukan dialog di ruangan DPRD Banten.

Mengenai permintaan PMII Banten terkait tuntutannya agar institusi DPRD Banten ikut serta menolak, Nawa Said, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi di institusi DPRD.

“Soal permintaan PMII agar DPRD Banten secara institusi ikut menolak, saya akan konsolidasikan terlebih dahulu. Secara pribadi, bahkan fraksi saya jelas menolak, tapi kalau ranah institusi DPRD tentu harus menempuh mekanisme sesuai tata acara yang berlaku”, jelasnya. (TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here