BPJS Kesehatan Berperan Sebagai “Pipa Program” Penanganan Covid-19

Centralnews- Serang, BPJS Kesehatan Berperan sebagai pipa program jaring pengaman kesehatan pemerintah selama pandemi Covid-19 dan menjamin pelaksanaan sesuai prinsip Goog Governance. Hal itu di ungkapkan Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede saat menjadi salah satu narasumber di Media Workshop BPJS Kesehatan yang bertema Peran Jaminan Sosial Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 bersama wartawan yang di selenggarakan secara virtual, Kamis (22/10/20).

“BPJS Kesehatan menjadi salah satu pipa program penanganan covid-19, dan ini berdasar Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/ MENKES/238/2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi Emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), BPJS kesehatan sangat siap melaksanakan penugasan ini, pengalaman melaksanakan verifikasi klaim yang akuntabel, transparan, sesuai dengan prinsip Goog Governance,” ungkap Raden

Raden menjelaskan  sebagai pipa program penangan covid-19, BPJS kesehatan bertugas menyediakan basis data, antara lain data PBI (Penerima Bantuan Iuran), Nakes, dan Rumah Sakit. Melaksanakan verifikasi klaim biaya perawatan covid-19 dan membantu arus kas Rumah sakit.

“BPJS Kesehatan juga menerapkan protokol kesehatan dengan pengalihan layanan konvensional ke layanan digital, selain itu BPJS juga mendukung pengadaan dan pelaksanan vaksinasi dengan dilibatkan dalam menyediakan basis data, karena BPJS mempunyai data yang bagus, dan juga melakukan verifikasi data, kita minta sistem pengelolaan tersebut di BPJS,” terangnya

Dalam paparannya Raden juga mengatakan biaya penanganan covid-19 sebesar Rp. 695,2 triliun, dan untuk kesehatan sebesar 87,55 triliun yang di gunakan Untuk biaya penanganan covid-19 seperti klaim biaya perawatan di rumah sakit, obat-obatan, dan alat kesehatan, untuk bantuan iuran JKN atau subsidi iuran JKN bagi masyarakat sebesar 3 triliun, penerapan protokol kesehatan sosial 3 miliar, serta untuk pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi covid-19.

Loading...

“Kalau untuk vaksinasi, penentuan target di prioritaskan antara lain tenaga kesehatan, penentuan target vaksin yang menerima bantuan pemerintah, dan penentuan titik-tituk penyaluran seperti lokasi, Rumah Sakit, dan Puskesma,”tutur Raden 

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK RI Tubagus. A. Choesni mengatakan untuk pembiayaan klaim pasien covid-19 besar anggaran yang bersumber dari BNPB sebesar 975 miliar sedangkan anggaran yang bersumber dari Kemenkes sebesar 21,05 triliun.

“Saat ini jumlah rumah sakit yang telah mengajukan klaim sebanyak 1.292 rumah sakit, yang terdiri dari 105.632 kasus,” kata Choesni

Untuk realisasi anggaran, lanjut Choesni, di BNPB dari 27 April – 24 Juli 2020 sudah teralisasi sebesar Rp. 974.991.322.928 (99.999 persen) yang di gunakan untuk pembayaran uang muka dan pelunasan klaim kepada 734 rumah sakit, dan ada saldo sebesar Rp. 8.677.072. 

“Kalau untuk realisasi Dipa Kemenkes dari 27 April – 24 Juli 2020 sebesar Rp. 3.382.503.721.177, baru terealisasi 16,06 persen,”tandas Choesni (Ka)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here