Ikatan Mahasiswa Sistem Informasi Indonesia Desak Pemerintah Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

Foto: net, Ilustrasi gambar.

Centralnews – Jakarta, Ikatan Mahasiswa Sistem Informasi Indonesia (IMSII) mendesak pemerintah agar mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Tim Riset dan Teknologi IMSII Rafli Adji Prayogo dalam menanggapi adanya kebocoran dat pribadi baru baru ini sebanyak 279 jt orang yang diduga berasal dari BPJS kesehatan,

Rafli megatakan, kebocoran data pribadi bukan hanya sekali terjadi. Menurutnya hal tersebut juga pernah terjadi sebelummya pada  tahun 2020.

“Pada awal bulan Mei 2020 ada dua kasus kebocoran data, pertama Tokopedia sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data merchant kebocoran, kemudian  yang kedua sebanyak 1.2 juta data pelanggan Bhinneka.com lalu pada bulan agustus data milik kreditplus perusahaan teknologi di bidang finansial (fintech) juga mengalami kebocoran sebanyak 890.000 nasabah,” kata Rafli Adji Prayogo dalam keterangan tertulis yang diterima Centralnews.co.id, Selasa (25/5/2021).

Tak hanya itu, Rafli yang merupakan bagian Riset Teknologi di IMSII memaparkan, atas adanya peristiwa kebocoran data tersebut dapat menimbulkan penyalahguaan data oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Oleh karena itu, Kami Mendesak bagi Pemerintah agar kiranya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi ini. Karena merupakan instrumen hukum yang kami rasa untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyalahgunaan data pribadi dan memberikan,” terangnya.

Loading...

Dengan adanya RUU Pelindungan Data Pribadi tersebut dapat memberikan landasan hukum berupa sanksi tegas.

“Seperti yang tertuang dalam BAB VII Sanksi Administratif pasal 50 ayat (1-4) dan juga merujuk pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 71 TAHUN 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik”. Jelasnya.

Senada dengan Rafli, Presiden IMSII Rihan Nugraha berharap agar aparat penegak hukum dapat megusut tuntas dari kasus kebocoran data yang terjadi.

“Dengan adanya kasus ini kiranya aparat penegak hukum segera Mengusut tuntas perihal Kebocoran data ini agar ditindak secara tegas dan memberi efek jerah bagi pihak yang terkait didalamnya. Serta kiranya Pemerintah bisa lebih memberi Edukasi Kepada Masyarakat atas pentingnya Data Pribadi terhadap Transaksi Secara Digital.” Harapnya. (TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here