Pembangunan Rabat Beton Tak Sesuai, Warga Kp Kondang Merasa Dirugikan Secara Ekonomi & Sosial

Centralnews.co.id.

Centralnews -Serang, Pembangunan jalan rabat beton yang berada di Kp Kondang RT/RW,15/04 Desa Bandung Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang menuai kekecewaan warga.

Berawal dari adanya penawaran pekerjaan pengecoran perbaikan jalan dimana warga Kampung Kondang sendiri di ajak melakukan pekerjaan pengecoran perbaikan jalan tersebut atau bersifat swakelola masyarakat. Tapi karena upah tidak sesuai dengan dengan kesepakatan di awal, maka hal ini berdampak terhadap pengerjaan proyek itu sendiri dan membuat masyarakat kecewa dan merasa rugi secara ekonomi dan sosial.

Adul salah satu warga yang juga pekerja proyek tersebut mengatakan dia dan warga lainnya ditawarkan untuk mengerjakan pengecoran perbaikan jalan ini, setelah di musyawarahkan di awal upah yang di minta masyarakat kepada pimpinan produksi (Pimpro) adalah borongan sebesar Rp. 5 juta tapi pihak pimpro menawarkanupah harian sebesar  Rp 700 ribu dan akhirnya kedua pihak sepakat untuk mengerjakannya. 

“Setelah berjalan pekerjaan selama 3 hari, ada informasi yg berkembang di masyarakat, bahwa pembayaran Upah harian Rp 700 ribu itu tidak bersih Melainkan masih kotor, ada potongan upah untuk mandor dan tukang. Pada malam harinya masyarakat mempertanyakan kepada pihak pimpro terkait pemotongan upah untuk mandor dan tukang tersebut, mereka malah menjawab itu urusan saya gitu, kan ini berarti Upah bersih yang diterima kita  masyarakat sebagai pekerja adalah Rp 500 ribu per hari,” terang Adul, Senin (31/05/21).

Akhirnya pada malam itu, lanjut Adul masyarakat menerima dengan upah 500 ribu dan siap kerjakan pengecoran tersebut. Akan tetapi saat masyarakat menyetujui upah Rp 500 ribu per hari  justru pihak pimpro berubah pikiran, upah hariannya dirubah  dan di tawarkan kembali kepada masyarakat menjadi borongan sebesar Rp 3,5 juta.

Loading...

“Disinilah pihak masyarakat ambil sikap yaitu MENOLAK dg alasan atau dasar bahwa pihak pimpro pinplan, tidak bisa dipegang omongannya, dan Kenapa kami menolak, karena borongan sebesar Rp 3,5 juta itu pekerjaan dari awal sampai selesai,” tandas Adul.

Menyikapi berita sebelum nya yang sudah beredar di media Mila, dan Jef Sihombing yang merupakan mahasiswa fakultas hukum semester akhir Universitas Bina Bangsa (UNIB),   terketuk hatinya dan penasaran dengan permasalahan yang ada di Kp Kondang.

“Setelah saya ngobrol dengan warga, saya menyimpulkan bahwa tidak adanya koperatif dari pada aspirasi masyarakat atau perangkat Desa Bandu, dan harapan saya masyarakat lebih didengarkan lagi,”ucapnya.

Di tempat yang berbeda ketua BPPKB DPC kab Serang Supiana melalui Kabid SDM BPPKB BANTEN DPC kab Serang Supriadi SH dan Kabag Satgasus Dede Hilman Selaku penerima kuasa atas perwakilan dari masyarakat menjelaskan, terkait dengan permasalahan tersebut Sesuai dengan UU No 20 Thn 2021 Tentang Atas Perubahan UU No 31 thn 1999 Pasal 41, 

“Masyarakat Dapat Berperan Serta Membantu Upaya Pencegahan Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi, dan kami sudah mengadukan hal ini ke instansi terkait baik tingkat kecamatan, Polsek, inspektorat, polres dan Polda,”jelas Supriadi

“Kami berharap mohon segera ditindaklanjuti baik secara sanksi administrasi maupun sanksi hukum yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia,”tutupnya. (Ka/Release)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here