Pengamat: Vaksinasi Jemput Bola Lebih Baik Daripada Warga datang ke Kantor Pemda

Ilustrasi gambar: Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 Sinovac ke salah satu pemuka agama di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (23/2/2021). Kementerian Kesehatan menargetkan ada 1.200 pemuka agama dari berbagai agama yang disuntik vaksin sehingga diharapkan bisa menjadi contoh terhadap pengikutnya agar mereka mau divaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

Centralnews – Jakarta, Pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan meminta Pemerintah fokus untuk mempeluas jangkauan vaksinasi Covid-19 gratis untuk masyarakat.

Menurutnya, hal itu lebih baik dilakukan pemerintah ketimbang memperluas jangkauan vaksinasi dengan program berbayar.

“Vaksinasi jemput bola lebih baik dilakukan. Artinya vaksinasi datang ke perumahan, daerah-daerah, ketimbang meminta warga datang ke kantor-kantor pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan PPKM yang sebagian besar orang berada di rumah,” terang Satria pada Kompas.com dikutip Centralnews.co.id, Senin (12/7/2021).

Lebih lanjut, dirinya menuturkan, program vaksinasi berbayar belum tentu dapat menambah jangkauan vaksinasi pada masyarakat. Padahal saat ini pemerintah mesti mengejar herd immunity dengan mencapai persentase vaksinasi hingga 70 persen pada masyarakat.

“Secara ekonomi mungkin subsidi vaksin sedang bermasalah, sehingga (muncul program vaksinasi) berbayar. Di sisi lain, kita sedang mengejar percepatan vaksin (hingga) 70 persen. Sementara vaksin gratis keikutsertaannya masih terbatas, apalagi berbayar,” tuturnya.

Pemerintah, tambahnya, dapat menggunakan beberapa cara untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19 di masyarakat. Pemerintah, lanjut dia, bisa merekrut banyak relawan kesehatan hingga melakukan kontra narasi pada hoaks tentang vaksinasi yang tersebar di masyarakat.

Loading...

“Lebih baik memperluas (vaksinasi) dengan cara jemput bola, rekrut relawan, combating hoaks soal vaksin, manfaatkan aparat dan struktur pemerintahan daerah. Menurut saya itu ikhtiar yang tepat untuk mengejar target vaksinasi di Agustus 2021,” ungkapnya.

 Diketahui melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 pemerintah mengadakan program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar.

Program ini dilaksanakan melalui PT Kimia Farma Tbk dengan menggunakan vaksin Sinopharm. Masyarakat yang akan menjadi peserta mesti membayar total Rp 879.140 untuk dua dosis vaksin. Mestinya program tersebut mulai berjalan Senin, 12 Juli 2021 hari ini. Namun PT Kimia Farma Tbk memutuskan untuk menunda program tersebut untuk memperpanjang proses sosialisasi di masyarakat. (TR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here